Prabowo Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, Arief Rosyid: Negara Hadir Bela Alam dan Rakyat

Repelita Jakarta - Tokoh muda Arief Rosyid menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mencabut Izin Usaha Pertambangan milik empat perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ia menilai keputusan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepala negara terhadap keluhan masyarakat yang selama ini khawatir terhadap kerusakan alam di wilayah konservasi tersebut.

Arief mengatakan, begitu isu ini mencuat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia langsung turun meninjau lokasi untuk melihat langsung kerusakan lingkungan yang terjadi.

Menurutnya, hal itu menandakan bahwa pemerintah sigap merespons dan tidak menunggu tekanan publik terlebih dahulu untuk bertindak.

Langkah pencabutan izin ini dinilai tepat karena berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, keempat perusahaan tersebut melakukan pelanggaran serius terhadap kawasan lindung.

Arief yang juga pernah menjabat Ketua Umum PB HMI periode 2013 hingga 2015 menyebut bahwa wilayah tambang itu berada di zona geopark Raja Ampat yang dikenal sebagai surga keanekaragaman hayati laut.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga kawasan konservasi tersebut agar tidak rusak karena eksploitasi tambang.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang telah hadir langsung di lokasi.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan bahwa pemerintah tidak hanya duduk di balik meja, melainkan benar-benar hadir menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan.

Ia optimis dengan kerja keras Bahlil, target Prabowo untuk mewujudkan swasembada energi sebagaimana tertuang dalam visi Nawacita akan bisa direalisasikan.

Namun demikian, Arief menyampaikan pandangannya soal izin operasi PT Gag Nikel yang tidak dicabut oleh pemerintah.

Menurutnya, karena PT Gag Nikel merupakan anak usaha dari BUMN Antam dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, maka operasional perusahaan tersebut sebaiknya tetap berjalan.

Adapun empat perusahaan yang izinnya telah dicabut yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

Sementara PT Gag Nikel yang memiliki kontrak karya nikel tetap diperbolehkan melanjutkan kegiatan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga