Pemakzulan Gibran Belum Dibahas Parlemen, Surat Misterius Lain Diterima DPR

Repelita Jakarta - Polemik pemakzulan Gibran Rakabuming Raka semakin memanas setelah DPR menerima surat tandingan yang berisi permintaan agar putra Presiden Ke-7 itu tidak dilengserkan dari kursi wakil presiden.

Surat yang menjadi penyeimbang aspirasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut juga disebut berasal dari kalangan purnawirawan TNI.

Informasi ini disampaikan oleh sumber internal yang mengetahui keberadaan surat tersebut.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan adanya surat masuk selain yang berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Namun ia tidak membeberkan isi surat tersebut lebih jauh.

Saat dikonfirmasi kembali, Indra tak memberikan penjelasan tambahan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa lembaganya masih akan menyikapi persoalan ini dengan penuh kehati-hatian.

Ia mengungkapkan bahwa DPR telah menerima beberapa surat dari pihak-pihak yang mengatasnamakan purnawirawan.

Pihaknya akan melakukan kajian secara menyeluruh terhadap semua surat sebelum mengambil sikap resmi.

Dasco juga menyebutkan bahwa surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI masih berada di Sekretariat Jenderal DPR dan belum diserahkan ke pimpinan.

Jika sudah diteruskan, surat tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah.

Hingga kini belum ada keputusan resmi terkait nasib surat tersebut.

Dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang keempat yang digelar pada 24 Juni lalu, surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak dibacakan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa dirinya belum melihat keberadaan surat tersebut secara langsung.

Ia menegaskan bahwa masa sidang baru saja dimulai dan pembahasan akan berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 yang meminta Gibran dimakzulkan sebagai Wakil Presiden.

Surat yang dikirim pada 2 Juni itu memuat pandangan hukum atas proses politik yang melatarbelakangi pencalonan Gibran.

Forum juga menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, DPD, maupun MPR guna menjelaskan isi surat tersebut.

Dengan adanya surat tandingan dari kelompok purnawirawan lainnya, isu pemakzulan Gibran kian menunjukkan adanya perbedaan tajam di kalangan purnawirawan TNI sendiri (*).

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga