Repelita Jakarta - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyoroti tindakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait tambang di Raja Ampat.
Masak yang ditindak tambang BUMN yang jauh dari lokasi konservasi Raja Ampat, kata Mulyanto dalam unggahannya di X pada Selasa (10/6/2025).
Sementara tambang yang dekat daerah wisata yang diprotes penduduk terkait Konglo malah dibiarkan. Aneh bin ajaib, tambahnya.
Diketahui bahwa pemerintah telah mencabut empat izin tambang di Raja Ampat. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/6).
Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, kata Mensesneg.
Menteri-menteri yang turut hadir dalam jumpa pers itu antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa izin usaha pertambangan PT GAG Nikel tidak akan dicabut.
Namun, Bahlil telah menghentikan sementara aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat sejak Kamis (5/6), menyusul penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil karena dinilai mengancam ekosistem.
Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dahulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim kami, kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (5/6).
PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk., mulai beroperasi sejak 2018 dengan izin produksi yang terbit pada tahun 2017.
Meski telah memiliki Amdal, Bahlil mengatakan bahwa penghentian operasi tambang akan dilakukan hingga verifikasi lapangan.
Editor: 91224 R-ID Elok
