Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Mendagri Tito Disorot Usai Peraturan Pulau Dibatalkan Prabowo, John Sitorus: Jalankan Misi Siapa?

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial John Sitorus kembali mengomentari kisruh soal empat pulau yang sebelumnya sempat dialihkan dari Aceh ke Sumatera Utara.

Lewat unggahan di akun X pribadinya, John mempertanyakan otoritas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menerbitkan peraturan terkait pulau-pulau tersebut.

Menurutnya, keputusan itu menimbulkan tanda tanya besar karena akhirnya dibatalkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sekarang pertanyaannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang 4 pulau itu mengikuti perintah siapa?,” tulis John.

Ia juga menilai, jika keputusan tersebut mengklaim sudah melalui prosedur yang sah, maka tidak seharusnya dibatalkan oleh presiden.

“Katanya sudah mengikuti proses yang benar, lalu kok dibatalkan oleh Presiden Prabowo? Artinya proses itu tidak benar,” tegasnya.

John pun mendesak agar hal ini menjadi perhatian khusus di lingkaran pemerintahan.

Menurutnya, tidak seharusnya seorang menteri membuat kebijakan strategis tanpa koordinasi dengan presiden sebagai atasan langsung.

“Bagaimana bisa seorang Menteri membuat Permen tanpa sepengetahuan presiden sebagai atasannya?” tulis John.

Ia juga mempertanyakan visi dan misi siapa yang sebenarnya dijalankan oleh Mendagri.

“Bukankah menteri hanya melaksanakan visi dan misi Presiden? Lalu visi dan misi siapa yang dilaksanakan oleh Mendagri?,” lanjutnya.

Polemik mengenai status administrasi empat pulau itu sebelumnya menimbulkan kehebohan publik.

Pulau-pulau yang semula berada di bawah administrasi Aceh, sempat dialihkan ke Sumatera Utara melalui Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138/2025.

Namun keputusan tersebut telah dianulir oleh Presiden Prabowo Subianto.

Desakan agar Tito Karnavian meminta maaf secara terbuka pun terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat.

Mereka menilai kegaduhan administratif semacam ini tak semestinya terjadi jika koordinasi pemerintahan berjalan semestinya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

ads bottom

Copyright © 2023 - Repelita.com | All Right Reserved