Gus Ulil Samakan Aktivis Lingkungan dengan Wahabi, DPR: Kerusakan Tambang Sudah Terlalu Parah

 

Repelita Jakarta - Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil menuai sorotan usai menyebut eksplorasi tambang sebagai bentuk kemaslahatan dan menyamakan kelompok penolak tambang dengan istilah wahabi lingkungan.

Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah program televisi nasional saat berdebat dengan juru kampanye Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.

Dalam pernyataannya, Gus Ulil menyatakan bahwa tidak semua aktivitas tambang berdampak buruk.

Menurutnya, melarang total eksplorasi tambang saat sumber daya alam berlimpah juga merupakan bentuk ketidakadilan.

Ia bahkan melabeli kelompok seperti Greenpeace dan Walhi dengan sebutan wahabi lingkungan karena dinilai terlalu ekstrem dalam menjaga alam.

Gus Ulil berpendapat bahwa sebagian besar eksplorasi tambang membawa manfaat untuk masyarakat secara luas.

Pernyataan ini langsung mengundang kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Komisi IV, Daniel Johan.

Daniel menyatakan, menjaga alam bukan sekadar romantisme, tapi keharusan demi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat kecil yang hidup dari alam.

Ia menegaskan bahwa atas nama pembangunan, masyarakat adat dan petani sering menjadi korban penggusuran dan kriminalisasi.

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa justru atas nama 'pembangunan' dan 'maslahat nasional', masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam secara lestari dipaksa menyerah," kata Daniel Johan dalam pernyataan tertulisnya.

"Mereka digusur, dikriminalisasi, dan hidup dalam kemiskinan struktural," lanjutnya.

Daniel juga menolak pandangan Gus Ulil yang menyebut bahwa sikap ekstrem dalam menjaga lingkungan hanya menciptakan ketakutan.

Ia menjelaskan bahwa kerusakan akibat tambang sudah sangat nyata dan masif.

Menurutnya, persoalan tambang bukan hanya soal investasi, tapi berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat.

"Ketika air tanah tercemar logam berat, sawah menjadi tidak produktif. Ketika laut tercemar, nelayan kehilangan hasil tangkapan. Ketika hutan digusur, masyarakat adat kehilangan identitas dan penghidupan," ujarnya.

Daniel menyoroti pernyataan Gus Ulil yang menyebut tambang itu baik, yang buruk hanyalah praktik ‘bad mining’.

Ia menilai itu sebagai penyederhanaan berbahaya di tengah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.

“Realitanya, kerusakan yang dihasilkan oleh tambang di Indonesia sudah terlalu besar, terlalu dalam, dan terlalu sering dimaklumi,” tegas Daniel.

Ia mengingatkan bahwa ketika sistem perizinan dan pengawasan lemah sejak awal, maka 'bad mining' bukan lagi penyimpangan, melainkan sudah menjadi pola umum.

Daniel juga menyinggung kasus tambang di Raja Ampat yang sempat menimbulkan kontroversi.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mencabut empat izin tambang di kawasan konservasi tersebut.

Namun, ia mempertanyakan nasib ratusan izin lainnya yang tersebar di wilayah kritis seperti hutan rakyat, pesisir, dan daerah tangkapan air.

“Kita bersyukur Presiden Prabowo akhirnya mencabut empat izin tambang di sana. Tapi bagaimana dengan ratusan izin lain?” pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga