Kacau Pengelolaan Haji 2025 DPR Minta Evaluasi Menyeluruh

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi NasDem, Dini Rahmania, meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.

Hal ini disampaikan Dini sebagai tanggapan atas berbagai masalah yang muncul, termasuk jemaah yang tidak mendapatkan tenda saat berada di Arafah.

Dini menyayangkan kondisi yang tidak tertib dan kurang terorganisir selama pelaksanaan haji tahun ini.

Menurutnya, permasalahan bukan hanya soal pemisahan hotel antar kloter, tetapi juga buruknya pengaturan transportasi jemaah dari hotel menuju Arafah.

Dia juga menerima laporan adanya pengusiran jemaah dari tenda di Arafah karena masalah koordinasi dan penempatan antar syarikah.

Menurut Dini, hal tersebut menandakan lemahnya pengawasan dan mitigasi dari pihak penyelenggara, baik dari Arab Saudi maupun Kementerian Agama RI.

Selain itu, Dini menyoroti ketidaksesuaian kualitas makanan yang diterima jemaah haji.

Ada jemaah yang mendapat makanan standar katering, sementara yang lain hanya memperoleh makanan instan seperti Pop Mie.

Ketidakkonsistenan ini menjadi persoalan keadilan pelayanan kepada jemaah yang sudah membayar biaya sama dan berhak mendapat pelayanan setara.

Dini juga mengungkapkan keterlambatan armada bus dari Muzdalifah menuju Mina yang menyebabkan jemaah harus berjalan kaki dalam kondisi kelelahan.

Ia menyebut hal tersebut sebagai kegagalan dalam perencanaan operasional penyelenggaraan haji.

Dini menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong evaluasi menyeluruh pelaksanaan haji tahun ini.

Termasuk memperluas pengawasan terhadap syarikah-syarikah yang bekerja sama dengan Indonesia.

Menurut Dini, masalah seperti ini sudah bisa diprediksi sejak sistem syarikah mulai diterapkan.

Tanpa standarisasi layanan yang kuat dan pengawasan ketat di lapangan, kekacauan akan terus terjadi.

Dini mengingatkan bahwa mengelola jemaah haji Indonesia bukan sekadar urusan teknis.

Ia menyebutnya sebagai amanah moral dan konstitusional.

Mayoritas jemaah adalah lansia dan pendatang baru ke luar negeri yang perlu penanganan penuh empati dan profesionalisme tinggi.

Sebelumnya, petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengakui adanya kendala dalam penempatan jemaah di tenda Arafah.

Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, menyebut faktor teknis, sosial, dan budaya menjadi penyebab kepadatan tenda dan distribusi logistik bermasalah.

Saat puncak wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 1446 H (5 Juni 2025), jemaah berangkat dari hotel menuju Arafah pada 4 Juni 2025.

Namun, sebagian jemaah sempat tidak mendapat tempat di tenda Arafah.

Muchlis menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami jemaah haji Indonesia.

Ia menjelaskan sejumlah tenda berkapasitas masih ada ruang tapi tidak bisa diisi jemaah lain karena berbagai alasan.

Sistem keberangkatan berbasis hotel juga menyulitkan penataan jemaah.

Jemaah terkadang berpindah hotel sehingga tenda tertentu penuh lebih dulu sebelum jemaah lain tiba.

Jumlah petugas yang terbatas juga menjadi kendala mengatur lebih dari 203 ribu jemaah di 60 markaz di Arafah.

Petugas harus melayani di tiga daerah kerja dengan kondisi kelelahan.

Selain itu, mobilitas jemaah yang tidak terkendali membuat distribusi beban tenda menjadi tidak merata.

Perpindahan jemaah juga menyulitkan pengawasan dan pelayanan keseluruhan.

Kondisi ini berpengaruh pada distribusi konsumsi jemaah.

Selama di Arafah, jemaah haji Indonesia mendapat lima kali makan pada 8-9 Zulhijjah 1446 H.

(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga