Kabinet Prabowo Dianggap Cuci Tangan, Jhon Sitorus: Siapa yang Mau Tanggung Jawab Kerusakan Raja Ampat

 

Repelita Jakarta - Kritik tajam datang dari Jhon Sitorus kepada jajaran kabinet Presiden Prabowo, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, terkait persoalan izin tambang di wilayah Raja Ampat.

Jhon menilai para pejabat hanya saling lempar tanggung jawab saat publik bereaksi atas kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.

Ia mempertanyakan absennya sikap bertanggung jawab dari pejabat negara terhadap dampak serius yang telah terjadi.

“Kabinet saling lempar batu. Tidak ada yang gentle meminta maaf atas kerusakan di Raja Ampat lalu bertanggunjawab. Padahal, mereka adalah representasi negara,” tulis Jhon melalui akun X @jhonsitorus_19 pada 7 Juni 2025.

Jhon turut menyoroti pernyataan Bahlil yang menyebut izin tambang telah dikeluarkan sebelum ia menjabat.

Menurutnya, setelah hampir satu tahun menjabat, Bahlil semestinya sudah memiliki akses informasi dan bisa memberi peringatan.

“Bahlil hampir setahun jadi menteri ESDM. Masa tidak ada warning soal izin tambang Nikel di Raja Ampat?," katanya.

Ia juga mempertanyakan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Masa tidak ada juga warning dari KemenLH atau Kehutanan juga? Bukankah antar kementerian sama-sama bermitra?," ungkapnya.

Jhon menilai reaksi para pejabat hanya muncul setelah kasusnya viral di media sosial.

“Kenapa nunggu viral dulu baru bertindak seolah-olah jadi pahlawan? Atau jangan-jangan mereka baru bicara setelah ketahuan?," sambungnya.

"Shame on you!," tegas Jhon.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty turut mengingatkan soal benturan antara industri tambang dan pelestarian pariwisata di Raja Ampat.

Dalam kunjungannya ke Kota Sorong, ia menekankan perlunya perhatian serius agar kawasan dengan potensi wisata tinggi itu tidak rusak karena ambisi industri.

Evita mengatakan bahwa persoalan tambang di Raja Ampat sudah menjadi perhatian publik dan organisasi lingkungan seperti Greenpeace.

“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo,” kata Evita.

Ia menyatakan kekaguman terhadap kekayaan alam Raja Ampat yang meliputi hutan, sungai, dan kawasan laut sebagai satu kesatuan destinasi wisata dunia.

Menurutnya, kemajuan industri tidak boleh mengorbankan ekosistem wisata yang menjadi tulang punggung masa depan kawasan itu.

“Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Evita juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi izin-izin yang telah dikeluarkan dan memastikan perusahaan tambang taat pada aturan lingkungan.

“Tadi yang menambang katanya belum begitu banyak, baru beberapa yang baru mau mulai. Kita minta pemerintah untuk mengevaluasi,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga