PKS Pandang Wacana Pemakzulan Gibran sebagai Bagian dari Dinamika Politik Demokratis

Repelita Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf, menyebut wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari dinamika politik dalam negara demokratis.

Ia menilai inisiatif itu menunjukkan semangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlebih karena gagasan tersebut berasal dari para tokoh yang pernah menjabat di pemerintahan hingga purnawirawan TNI.

“Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada,” kata Muzzammil dalam konferensi pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan bahwa PKS tetap berada di jalur konstitusi dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.

Menurutnya, selama proses politik masih berada dalam koridor hukum dasar negara, PKS baru akan mempertimbangkan keterlibatan lebih jauh.

Di luar itu, partainya akan tetap fokus pada pengabdian terhadap rakyat melalui mekanisme formal yang tersedia.

Meski wacana pemakzulan mengemuka, Muzzammil mengungkapkan harapannya untuk masa depan kepemimpinan nasional.

“Kami tetap berharap dan berdoa bagi kepemimpinan terbaik untuk Indonesia,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan Presiden Prabowo dalam memimpin negara akan menjadi kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Termasuk bagi PKS yang turut berharap pemerintahan berjalan sukses dan adil.

PKS di DPR RI maupun di DPRD akan terus berusaha memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan bangsa.

Muzzammil juga menyinggung semangat solidaritas kadernya yang berada di tanah suci untuk berdoa bersama.

“Jamaah haji kami di Makkah, tempat yang makbul berdoa, ibadah kami di sini, kami mengimbau, kami semua ya, berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan,” jelasnya.

Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat resmi kepada DPR RI berisi usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Surat tersebut tertanggal 26 Mei 2025 dan ditujukan kepada Ketua MPR RI serta Ketua DPR RI periode 2024–2029.

Sejumlah tokoh senior turut menandatangani surat itu, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum membaca surat tersebut.

“Ya belum baca, bagaimana menanggapi?” kata Dasco di kompleks parlemen, Rabu (4/6).

Ia menjelaskan bahwa DPR masih dalam masa reses dan surat itu belum disampaikan langsung kepadanya.

Dasco menyebut bahwa dokumen tersebut masih berada di Sekretariat Jenderal DPR dan belum diteruskan ke meja pimpinan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga