Repelita Jakarta - Seorang ahli sejarah dilaporkan mengundurkan diri setelah diminta menyusun narasi sejarah pemerintahan Presiden ketujuh, Joko Widodo, terutama menyangkut pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, melalui unggahan di platform X pada Rabu.
Menurut Iman, sejarawan tersebut menolak menulis bab pemerintahan Jokowi, khususnya bagian terkait proyek IKN.
Akibatnya, ia memilih mundur dari tim penulisan.
"Hal ini disindir oleh Marzuki Darusman, menulis memoar sebelum kerja selesai," tulis Iman.
Sebelumnya, kabar serupa juga diungkapkan oleh Bonnie Triyana, mantan Pemimpin Redaksi Majalah Historia sekaligus anggota DPR dari Komisi X.
Dalam percakapan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah Minggu lalu, Bonnie mengungkapkan bahwa seorang pakar ekonomi kolonial menolak menulis bagian sejarah tentang Jokowi, khususnya soal IKN.
Bonnie menjelaskan bahwa sejarawan tersebut menolak lantaran tidak ingin terlibat dalam tim yang menulis ulang sejarah secara legalistik.
"Dia gak bisa menulis istilahnya sejarah legal ya ini ya tampak aja di permukaan, dia menolak," ujar Bonnie dalam perbincangan tersebut.
Penolakan dari kalangan sejarawan ini memunculkan pertanyaan baru di publik tentang keabsahan dan objektivitas dalam penulisan sejarah pemerintahan Jokowi.
Terlebih, pembangunan IKN masih menjadi isu yang menyisakan perdebatan, baik dari sisi sosial, politik, maupun akademis.
Penarikan diri seorang ahli sejarah bisa dibaca sebagai bentuk kegelisahan terhadap narasi sejarah yang sedang dibangun di tengah pekerjaan besar yang belum rampung.
Publik pun menanti kejujuran akademik tetap terjaga dalam proses pencatatan sejarah nasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
