Geger Rebutan Pulau, Luhut Ungkap MBZ Tertarik Bangun Resort di Aceh Singkil

Repelita Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan adanya minat dari keluarga kerajaan Uni Emirat Arab untuk menanamkan investasi di wilayah Aceh Singkil.

Pernyataan ini muncul di tengah memanasnya polemik status empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.

Dalam potongan video yang beredar di media sosial pada Minggu (15/6/2025), Luhut menyebut keinginan tersebut datang langsung dari Royal Highness Mohamed bin Zayed (MBZ) yang tertarik membangun resort di kawasan tersebut.

“Waktu itu MBZ ingin bangun resort di Singkil, saya sudah pernah ke sana, dan pulau-pulaunya memang bagus,” kata Luhut.

Ia mengatakan, pihak dari Uni Emirat Arab sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi namun rencana itu sempat tertunda karena berbagai kendala.

Luhut menambahkan bahwa kawasan tersebut memiliki nilai ekologis dengan keberadaan rawa-rawa alami dan habitat fauna yang masih terjaga.

“Saya juga sudah sampaikan ke Gubernur Aceh agar diberikan ruang akomodasi untuk niat investasi itu,” lanjutnya.

Soal kabar kandungan migas di sejumlah pulau di Aceh Singkil, Luhut menyebut belum ada informasi resmi yang ia terima.

"Kalau soal migas, saya belum tahu pasti, tapi bisa jadi memang ada," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa minat investasi dari MBZ tidak berkaitan dengan kisruh status kepemilikan empat pulau.

“Saya tidak melihat keterkaitan dengan sengketa pulau. Waktu itu memang minat mereka murni untuk resort wisata,” katanya.

Sementara itu, desakan terhadap Presiden Prabowo Subianto agar segera turun tangan menyelesaikan sengketa empat pulau terus menguat.

Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta agar penyelesaian dilakukan langsung di tingkat Presiden.

Ia menilai persoalan ini tidak bisa didelegasikan kepada Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut integritas wilayah negara.

“Presiden harus mengedepankan pendekatan damai antara Aceh dan Sumatera Utara,” katanya dalam pernyataan yang dirilis Minggu (15/6).

Menurut Eem, jika tidak diselesaikan secara cepat dan tepat, sengketa ini dapat memicu perpecahan sosial di tingkat lokal maupun nasional.

Ia menyebut bahwa PKB percaya keutuhan negara harus menjadi prioritas utama dalam menyikapi situasi ini.

“Kepentingan nasional dan persatuan bangsa tidak boleh dikalahkan oleh kebijakan yang tidak komprehensif,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan turun langsung menyelesaikan polemik tersebut.

Ia menyebut telah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden dan menyampaikan bahwa keputusan akan diambil dalam waktu dekat.

“Presiden akan memutuskan langsung dalam pekan depan,” kata Dasco.

Sebagai catatan, konflik batas wilayah ini dipicu terbitnya Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Keputusan itu menyatakan bahwa Pulau Lipan, Panjang, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil masuk dalam administrasi Sumatera Utara. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga