Fadli Zon Dikecam karena Sebut Pemerkosaan Mei 98 Hanya Rumor, Anies Baswedan Turun Tangan

Repelita Jakarta - Wacana penulisan ulang sejarah nasional yang diluncurkan Kementerian Kebudayaan di bawah Fadli Zon memicu polemik tajam di ruang publik.

Rencana tersebut mendapat sorotan setelah Fadli Zon mempertanyakan istilah pemerkosaan massal dalam Tragedi Mei 1998 dan menyebutnya sebagai sekadar rumor.

Pernyataan itu langsung mengundang kritik dari aktivis HAM, Komnas Perempuan, dan sejumlah tokoh politik.

Di tengah kontroversi ini, suara Anies Baswedan kembali menguat.

Melalui akun X @aniesbaswedan pada Jumat, 20 Juni 2025, Anies mengingatkan pentingnya kejujuran dalam menuliskan sejarah.

Ia menyebut bahwa luka masa lalu, seburuk apa pun, tidak boleh dihapus atau dilupakan.

“Kita adalah bangsa yang besar, dan bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, termasuk sisi-sisi kelam yang pernah terjadi?” tulisnya.

Anies menyatakan bahwa sejarah akan kehilangan makna jika hanya diisi narasi kemenangan tanpa menyentuh penderitaan yang pernah ada.

Ia menegaskan bahwa pengakuan atas seluruh fakta sejarah, termasuk kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998, adalah fondasi keadilan dan persatuan sejati.

“Sebaliknya, menyangkal atau menghapus sebagian perjalanan bangsa justru akan menjauhkan kita dari cita-cita keadilan sosial dan melemahkan persatuan,” ujar Anies.

Pernyataan Anies secara tidak langsung ditujukan kepada Fadli Zon yang berdalih bahwa tidak ada bukti cukup untuk menyebut kejadian tersebut sebagai pemerkosaan massal.

Fadli menyebut laporan TGPF tidak mencantumkan rincian pelaku dan korban.

Namun, klaim itu dibantah oleh berbagai pihak.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa TGPF telah menemukan puluhan korban kekerasan seksual.

Presiden BJ Habibie bahkan pernah secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada para korban.

Tim Relawan Untuk Kemanusiaan mencatat 1.190 korban tewas dan 189 kasus kekerasan seksual selama kerusuhan tersebut.

Menurut Anies, menghapus catatan ini justru mengkhianati para korban dan memperlemah solidaritas bangsa.

Bagi generasi milenial dan Gen Z, tragedi 1998 mungkin terasa jauh.

Namun, peristiwa itu menjadi pelajaran penting agar bangsa tidak mengulangi kesalahan serupa.

Anies menyatakan bahwa ingatan kolektif harus dijaga bukan demi luka semata, tapi demi empati dan masa depan yang lebih adil.

Sejarah kelam, menurut Anies, harus menjadi kompas moral agar bangsa tidak tersesat di kemudian hari.

“Setiap capaian menjadi kebanggaan, dan setiap luka menjadi pelajaran,” tutupnya.

Polemik ini juga membuat Komisi X DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Fadli Zon untuk membahas penulisan ulang sejarah dan klarifikasi ucapannya.

Proyek penyusunan sejarah baru itu ditargetkan rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga