Giliran Menteri HAM Natalius Pigai Bikin Gaduh, Dianggap Kaburkan Fakta Pemerkosaan Massal Mei 1998 demi Lindungi Fadli Zon

Repelita Lombok Tengah - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai akhirnya buka suara di tengah sorotan publik terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang membantah adanya pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

Namun, respons Pigai dinilai membingungkan para penyintas dan aktivis HAM karena tidak memberikan kejelasan mengenai kebenaran kekerasan seksual dalam tragedi tersebut.

Pigai yang juga dikenal sebagai mantan aktivis hak asasi menyampaikan pernyataan yang sangat hati-hati.

Ia mengakui keberadaan peristiwa kerusuhan 1998 secara umum.

Namun, ia menghindari pembahasan spesifik mengenai kekerasan seksual yang menjadi inti kontroversi.

Dalam dialog dengan warga di Desa Kuta, Lombok Tengah pada Jumat (20/6/2025), Pigai memilih menggunakan kiasan untuk menggambarkan posisinya.

Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut harus dilihat dari berbagai sisi.

“Saya mau sampaikan kerusuhan 1998 itu peristiwanya ada atau tidak ada? Peristiwanya ada,” kata Pigai.

Namun ia menambahkan, “Tapi seperti apa? harus dilihat dari delapan penjuru mata angin. Jadi kalau dibilang peristiwa itu ada enggak, peristiwa huru-hara 1998 itu ada.”

Pernyataannya terlihat ambigu.

Di satu sisi, ia menegaskan bahwa kerusuhan itu nyata.

Tapi di sisi lain, Pigai tidak menyatakan secara tegas soal kekerasan seksual yang telah terdokumentasi oleh berbagai pihak.

Ia berulang kali merujuk pada pernyataan Presiden ke-3 RI BJ Habibie dan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagai dasar legitimasi.

“Sebagai menteri HAM, peristiwa ada. Tapi seperti apa? Harus dilihat dari delapan sudut pandang. Saya tak perlu banyak bicara. Peristiwanya ada karena Presiden Habibie pernah mengatakan hasil penyelidikan oleh pemerintah juga dicatat,” tegasnya.

Ironisnya, laporan TGPF yang ia rujuk justru memuat sejumlah data mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada masa kerusuhan tersebut.

Namun, Pigai hanya mengakui eksistensi peristiwa tanpa mengungkap detail.

“Terkait soal tadi, saya hanya menyatakan peristiwanya ada. Tapi yang berhak menyampaikan peristiwa ada atau tidak adalah Kementerian HAM, ini 1998 ya. Saya tidak bisa bilang secara spesifik ini ada,” ujarnya.

Alih-alih fokus pada langkah hukum, Pigai lebih menekankan pendekatan non-yudisial.

Ia menyebut bahwa kementeriannya tengah mendorong proses pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM.

“Contohnya, bagaimana memberikan bantuan, menyelesaikan nonyudisial. Pekan depan, semua peristiwa HAM masa lalu sudah selesai, sedang kita lakukan melalui restorative justice,” ujarnya.

Isu ini kembali memanas setelah Fadli Zon, dalam wawancara terbuka, meragukan kebenaran pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998.

“Itu kan sebetulnya rumor-rumor saja. Tidak pernah ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pemerkosaan massal itu. TGPF sendiri tidak pernah membuktikannya secara jelas,” ucap Fadli Zon. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga