Di Balik Hilirisasi Nikel: Dinasti Jokowi dan Eksploitasi Raja Ampat demi Tambang Satu Per Satu Terungkap

 

Repelita Jakarta - Indonesia dikenal sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia.

Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya hilirisasi nikel untuk kemajuan industri nasional pada debat cawapres 21 Januari 2024.

Namun, aktivitas tambang nikel besar-besaran di Raja Ampat menimbulkan kekhawatiran kerusakan lingkungan di kawasan wisata bawah laut tersebut.

Kapal tongkang dan tunda yang mengangkut nikel dari Raja Ampat tercatat membawa nama-nama keluarga Jokowi seperti JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

Kapal-kapal tersebut rutin beroperasi di wilayah Papua Barat Daya dan mengangkut ore nikel dari Pulau Gag dan Kawe menuju pabrik pengolahan di Halmahera.

Investigasi menunjukkan tambang nikel membuka lebih dari 500 hektare hutan tropis yang menyebabkan sedimentasi dan pencemaran laut dengan logam berat.

Kerusakan lingkungan ini mengancam ekosistem unik Raja Ampat dan destinasi wisata Pulau Piaynemo yang terkena dampak sedimentasi.

Warga adat suku Maya sebagai pemilik hak ulayat mengaku tidak dilibatkan dalam keputusan tambang dan mengeluhkan penurunan hasil tangkapan nelayan hingga 70 persen.

Aktivis lokal menyebut kondisi ini sebagai "pengusiran diam-diam" dari tanah adat mereka.

Kementerian Lingkungan Hidup menemukan perusahaan tambang beroperasi tanpa AMDAL resmi dan melanggar UU Perlindungan Pulau Kecil Nomor 1 Tahun 2014.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menghentikan sementara operasi perusahaan untuk evaluasi menyeluruh.

Kehadiran armada kapal dengan nama keluarga Jokowi memicu spekulasi konflik kepentingan antara kebijakan negara dan kepentingan pribadi.

Publik bertanya apakah hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai upaya ekonomi hijau justru menjadi kedok eksploitasi sumber daya oleh elite.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak keluarga Jokowi terkait kepemilikan armada kapal tersebut.

Slogan hilirisasi nikel yang digelorakan Presiden Joko Widodo dan Gibran dipertanyakan keberpihakan dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Keindahan alam Raja Ampat yang diakui Jokowi sebagai salah satu terbaik di dunia kini terancam oleh ambisi industri yang tak terkendali.

Hilirisasi harus menjadi jalan bagi kesejahteraan rakyat, bukan alat untuk kepentingan segelintir elite.

Sementara itu, Raja Ampat tetap menjadi saksi bisu konflik antara pembangunan dan pelestarian alam.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga