
Repelita Jakarta - Aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat menjadi sorotan tajam dari masyarakat setempat.
Sejumlah warga Papua turun ke jalan menolak keberadaan tambang nikel yang diduga dioperasikan oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag.
Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, ke Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu 7 Juni 2025, juga mendapat penolakan berupa aksi demonstrasi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari demokrasi.
Namun, ia menyesalkan ketidaktahuan sebagian pengunjuk rasa mengenai fakta izin tambang yang sudah diterbitkan jauh sebelum Bahlil menjabat Menteri ESDM.
Idrus mengungkapkan izin usaha pertambangan di Raja Ampat sudah ada sejak tahun 2017, saat posisi Menteri ESDM masih dijabat Ignasius Jonan.
Sementara Bahlil baru masuk pemerintahan sebagai Kepala BKPM pada 2019 dan kemudian menjabat Menteri ESDM.
Idrus membantah tudingan negatif terhadap Bahlil, menilai sang Menteri justru tanggap dan bertindak cepat dengan meninjau langsung lokasi tambang.
Ia yakin Bahlil tidak akan menghindar dari tanggung jawab dalam menangani masalah lingkungan di Raja Ampat.
Menurut Idrus, Bahlil bekerja tidak hanya dari balik meja, tapi juga aktif berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat di lapangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

