Repelita Jakarta - Peneliti media dan politik Buni Yani menyerukan agar DPR dan MPR mempercepat proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataan tertulis pada Sabtu, 21 Juni 2025, Buni menyebut bahwa langkah tersebut merupakan respons atas surat resmi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang telah mengajukan permohonan pemakzulan Gibran ke parlemen melalui surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025.
"Prioritas utama DPR dan MPR agar segera memproses pemakzulan Gibran yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI yang didukung rakyat," ujar Buni.
Ia menuding Gibran tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan negara karena proses kenaikannya ke jabatan publik dilakukan melalui mekanisme yang dianggap curang dan mencoreng etika demokrasi.
Buni juga mempertanyakan legalitas ijazah sekolah menengah Gibran serta menyoroti isu lama soal dugaan kepemilikan akun Kaskus bernama Fufufafa yang pernah memuat konten makian.
"Gibran jelas bukan cerminan Indonesia masa depan yang bisa jadi panutan orang muda," tegasnya.
Menurut Buni, Gibran tidak melalui proses alami dalam berkarier di politik. Ia menyebut bahwa keterpilihan Gibran sebagai pejabat tinggi justru merusak prinsip meritokrasi.
"Gibran melawan doktrin meritokrasi, padahal itu nilai fundamental dalam manajemen modern," katanya.
Buni menilai peran Presiden sebelumnya, yakni ayah Gibran, menjadi kunci dalam skenario politik yang mengubah aturan demi membuka jalan bagi sang anak.
"Tiba-tiba bapaknya, yang memerintah selama 10 tahun dengan penuh kezaliman, mengubah UU Pemilu agar si anak haram konstitusi ini bisa ikut kontestasi," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
