[BREAKING NEWS] GEGER Pulau Diklaim Aceh dan Sumut, Ternyata Mengandung Cadangan Migas Menggiurkan

 

Repelita Banda Aceh - Perseteruan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait klaim atas empat pulau kembali menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya potensi sumber daya alam yang besar di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pada Rabu 4 Juni 2025, terungkap bahwa empat pulau yang disengketakan menyimpan cadangan minyak dan gas bumi.

Bobby menyatakan bahwa potensi migas di wilayah itu dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi kedua provinsi.

Ia mengajak Gubernur Aceh untuk menjalin kerja sama pengelolaan sumber daya secara bersama.

“Namun di luar itu, tadi kami bersepakat untuk kita kelola sama-sama. Kalaupun ada potensi sumber daya alam, ya itu bisa kita kelola sama-sama. Termasuk ada Migas, juga bisa kita saling berbagi,” ujar Bobby.

Empat pulau yang menjadi pusat sengketa tersebut berada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan berbatasan langsung dengan wilayah Aceh Singkil.

Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang saat ini masuk dalam wilayah administratif Sumut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Keputusan yang diteken pada 25 April 2025 itu menetapkan pembaruan kode dan data wilayah pemerintahan serta letak pulau secara administratif.

Bobby menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif lebih diutamakan ketimbang konflik kewilayahan.

“Jadi tadi kita sampaikan, kita kolaboratif, kita kolaborasi. Kalau bicara potensi ya, jadi tidak bicara akan dikembalikan atau tidak. Kalau ke depan ada pembahasan itu, kami terbuka saja,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Aceh Singkil Safriadi juga menyebut bahwa sengketa ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi juga menyangkut isi kandungan bernilai di dalamnya.

“Bukan hanya pulaunya. Ada harta karun di dalamnya yaitu gas dan minyak,” ujar Safriadi.

Pernyataan itu semakin menguatkan dugaan bahwa potensi migas menjadi faktor utama pemicu ketegangan antarprovinsi.

Sampai kini belum ada keputusan final terkait cara pengelolaan bersama yang disepakati secara resmi.

Namun pernyataan terbuka kedua gubernur memberi sinyal bahwa jalur diplomasi dan kerja sama menjadi pilihan utama ke depan.

Situasi ini pun memancing perhatian luas dari masyarakat yang khawatir jika potensi alam malah memicu konflik perebutan wilayah.

Banyak pihak mendorong agar pendekatan berbasis kemanfaatan bersama lebih diutamakan ketimbang saling klaim atas nama administrasi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga