Ada Eks Menteri Kelautan di Perusahaan Tambang Raja Ampat

 

Repelita Raja Ampat - Nama Freddy Numberi muncul sebagai sosok di balik perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004 hingga 2009 itu tercatat menjabat sebagai Direktur Utama PT Kawei Sejahtera Mining.

PT Kawei Sejahtera Mining adalah satu dari lima perusahaan yang memiliki izin tambang resmi di Raja Ampat sebagaimana diumumkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Merujuk data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, PT Kawei Sejahtera Mining disahkan lewat Surat Keputusan Nomor AHU-0036853.AH.01.02.Tahun 2023.

Surat tersebut diterbitkan pada 28 Juni 2023.

Perusahaan ini memiliki status sebagai perseroan swasta nasional tertutup dengan jangka waktu tidak terbatas.

Kantor pusatnya berada di Menara Sudirman Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PT Kawei Sejahtera Mining memiliki klasifikasi KBLI 07295 untuk aktivitas pertambangan bijih nikel.

Perusahaan ini memiliki modal yang ditempatkan sebanyak 200 ribu lembar saham senilai Rp 200 miliar.

Selain nama Freddy Numberi, terdapat nama lain yang tercatat dalam struktur perusahaan.

Meyer GP Togatorop menjabat sebagai Direktur.

Ali Hanafia Lijaya tercatat sebagai Komisaris Utama dan Imam Liyanto sebagai Komisaris.

Ali Hanafia menguasai 20 ribu lembar saham bernilai Rp 20 miliar.

Data yang sama juga mencatat keberadaan PT Dua Delapan Kawei sebagai pemegang saham terbesar dengan 80 ribu lembar senilai Rp 80 miliar.

Kemudian ada PT Jaya Bangun Makmur dengan kepemilikan 60 ribu lembar atau setara Rp 60 miliar.

Lalu, PT Rowan Sukses Investama dan PT Tambang Energi Sejahtera masing-masing memegang 20 ribu lembar saham dengan nilai Rp 20 miliar.

Selain PT Kawei Sejahtera Mining, ada empat perusahaan lain pemegang IUP di Raja Ampat.

Mereka adalah PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut hanya PT Gag Nikel yang aktif beroperasi.

Perusahaan ini adalah anak usaha dari PT Antam Tbk.

Namun, seiring meningkatnya penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil, operasional PT Gag Nikel dihentikan sementara pada Kamis, 5 Juni 2025.

Penghentian ini diputuskan untuk merespons tekanan publik atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari tambang di kawasan wisata Raja Ampat.

Dosen Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyatakan pemerintah perlu menghentikan secara total seluruh aktivitas tambang di wilayah tersebut.

Ia menyebut penghentian seharusnya bersifat permanen dan bukan hanya sementara.

“Untuk penambangan Raja Ampat, meski dengan reklamasi sekalipun, sudah pasti akan merusak alam geopark yang merupakan destinasi wisata,” ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Ahad, 8 Juni 2025.

Desakan serupa juga datang dari Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Domberai.

Mereka mendesak pemerintah daerah turut bertanggung jawab, termasuk Bupati Raja Ampat yang dianggap telah menerbitkan beberapa izin tambang.

“Perlu diketahui bahwa aktivitas perusahaan-perusahaan tambang di Raja Ampat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” ungkap Ayub, perwakilan koalisi tersebut dalam pernyataan tertulis pada Senin, 9 Juni 2025. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga