Surat Resmi Partai Jadi Bukti Kunci Dugaan Suap dan Perintangan Penyidikan yang Menjerat Sekjen PDIP

 

Repelita Jakarta - Hasyim Asy’ari, mantan Ketua KPU RI, mengungkap isi surat dari Partai Banteng di ruang sidang yang kini menjadi sorotan publik.

Dalam kesaksiannya, Hasyim menjelaskan surat-surat terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang dikirim ke KPU berasal dari DPP PDIP.

Surat itu bukan atas nama pribadi, melainkan dari institusi partai.

Namun, kompleksitas kasus ini muncul dari proses administrasi yang dianggap kabur dan menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pribadi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasyim menegaskan bahwa surat diterima dan dibalas secara resmi oleh KPU kepada DPP, bukan kepada Hasto secara individu.

Kasus ini menjadi semakin rumit karena melibatkan nama Harun Masiku yang masuk daftar buronan KPK dan diduga sebagai aktor utama dalam skema PAW yang kini menjadi perhatian hukum.

Selain itu, nama Nazaruddin Kiemas yang telah meninggal pada 2019 juga disebut-sebut terkait dalam proses permohonan pengalihan suara yang dilakukan melalui surat resmi partai.

Penyelidikan tidak hanya berfokus pada surat-surat administrasi, tetapi juga pada dugaan perintah dari Hasto kepada Harun untuk menyembunyikan ponsel dan tetap berada di markas DPP agar tidak terdeteksi KPK.

Jika perintah itu terbukti, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori perintangan penyidikan dan pelarian buron.

Hingga kini, Harun Masiku masih belum berhasil ditangkap setelah lebih dari lima tahun buron.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto menghadapi proses hukum sebagai terdakwa atas kasus tersebut.

Kasus PAW ini menggambarkan bagaimana proses hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan dinamika internal partai.

Surat-surat resmi partai yang masih tersimpan menjadi bukti penting dalam perkara yang sedang bergulir.

(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga