Said Didu Sebut Tiga Bubur Panas yang Mengancam Kekuasaan Prabowo

 

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengokohkan kekuasaannya setelah pelantikan resmi.

Menurut pengamat politik dan mantan pejabat BUMN Said Didu, ada tiga persoalan utama yang saat ini menjadi ujian bagi Prabowo.

Said Didu menyebut ketiga masalah tersebut sebagai “tiga bubur panas” yang tengah tersaji di meja kekuasaan.

Isu pertama adalah persaingan politik dalam internal pemerintahan.

Isu kedua berkaitan dengan ancaman oligarki yang bisa mengganggu stabilitas pemerintah.

Isu ketiga berpusat pada ketegangan hukum yang terjadi di Solo, yang dianggap sebagai titik strategis dalam dinamika politik nasional setelah Pilpres 2024.

Ketiga persoalan ini saling terkait dan menunjukkan bahwa proses konsolidasi kekuasaan Prabowo tidak berjalan mulus.

Menurut Said Didu, penegakan hukum yang digerakkan melalui Kejaksaan Agung menjadi strategi utama untuk menangani ketiga masalah tersebut secara bersamaan.

Persaingan politik muncul setelah sejumlah posisi penting dalam kabinet diisi oleh loyalis Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Hal ini memunculkan anggapan bahwa Prabowo menerima tekanan atau kompromi dalam pembentukan kabinetnya.

Situasi tersebut menimbulkan keraguan terhadap janji perubahan yang pernah digaungkan saat kampanye.

Ancaman oligarki menjadi isu berikutnya yang perlu diwaspadai pemerintah.

Said Didu menyoroti sektor pangan dan energi sebagai titik rentan, terutama dengan tingginya kebutuhan impor saat ini.

Kelompok kepentingan dinilai berpotensi memanfaatkan kondisi tersebut untuk menekan kebijakan negara atau merusak reputasi pemerintah.

Isu terakhir adalah persoalan hukum yang berakar di Solo, yang menjadi pusat berbagai konflik kekuasaan.

Solo disebut sebagai titik panas di mana berbagai permasalahan hukum dan politik saling bertautan.

Penindakan kasus di sektor tekstil dan informasi digital dianggap sebagai tanda bahwa pemerintah mulai membenahi pusat-pusat kekuasaan lama.

Strategi yang diterapkan tidak bertahap, tetapi langsung menyasar inti masalah dengan mengandalkan institusi seperti Kejaksaan Agung.

Dinamika ini menandai bahwa perebutan kekuasaan sebenarnya baru saja dimulai setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga