Rocky Gerung Sebut Jokowi Bisa Dilaporkan Soal Ijazah, Said Didu Ingatkan Akhir Dari Kebohongan

 

Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Jokowi terkait berbagai kontroversi yang tengah mengemuka.

Ia menyiratkan bahwa kebohongan yang selama ini berlangsung akan segera terungkap.

Pernyataan tersebut diunggah Said Didu melalui akun media sosialnya pada Kamis (22/5/2025).

Meskipun tidak menyebut secara langsung kebohongan apa yang dimaksud, publik mengaitkan hal ini dengan isu keaslian ijazah Presiden dan berbagai dinamika politik yang muncul menjelang masa akhir kepemimpinan Jokowi.

Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa kegaduhan mengenai keaslian ijazah Jokowi justru dipicu oleh sikap Presiden sendiri, bukan oleh masyarakat yang mempertanyakannya.

Pernyataan itu disampaikan Rocky saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyer Club beberapa waktu lalu.

Menurut Rocky, Jokowi menggunakan isu ijazah sebagai alat untuk menguji loyalitas para pendukungnya.

Ia mengatakan bahwa Jokowi terlambat mengklarifikasi keaslian dokumen tersebut sehingga memicu spekulasi di masyarakat.

Jika ijazah itu asli, Rocky bertanya mengapa Jokowi menunda pengumuman kebenarannya dan malah mempermainkan opini publik.

Penundaan ini, menurut Rocky, berkontribusi pada kriminalisasi terhadap warga yang mempertanyakan dokumen tersebut.

Ia menyesalkan bahwa beberapa orang harus menghadapi proses hukum hingga dipenjara akibat polemik ini.

Rocky juga membantah argumen kuasa hukum Jokowi yang menyatakan masyarakat tidak berhak meminta ijazah orang lain.

Sebagai kepala negara yang dipilih melalui mekanisme administratif, Presiden seharusnya bersikap transparan kepada rakyat.

Menurutnya, warga negara berhak meminta kejujuran dari seorang Presiden.

Rocky menegaskan bahwa mempertanyakan keaslian ijazah secara kolektif bukan tindakan kriminal dan tidak dapat dipidana.

Ia menekankan bahwa hukum pidana mengatur tindakan individu, bukan pertanyaan bersama dari warga negara.

Pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat harus dipandang sebagai bentuk partisipasi demokratis.

Isu ini harus diselesaikan dengan cara yang adil dan terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap pejabat negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga