Pemerintah Diminta Legalkan Kasino Demi Devisa, Contoh Malaysia dan UEA Jadi Sorotan

 

Repelita Jakarta - Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan legalisasi kasino seperti yang telah diterapkan di Malaysia dan Uni Emirat Arab.

Ia menilai, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti UEA dan Malaysia bisa menjadi contoh dalam hal ini, mengingat kebijakan serupa telah diterapkan di sana demi mendongkrak devisa negara.

Pemerintah Indonesia, menurutnya, perlu membuka mata dan menilai secara objektif kemungkinan penerapan hal tersebut, dengan mempertimbangkan tiga aspek penting.

Pertama, perputaran uang yang terjadi dalam praktik perjudian, terutama yang beroperasi di luar negeri seperti di Kamboja dan Myanmar, dinilai sangat besar berdasarkan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kedua, ia mempertanyakan apakah masyarakat Indonesia yang dikenal religius benar-benar bisa menjauh dari perjudian.

Ia menilai kenyataannya tidak demikian, karena praktik judi tetap marak terjadi meski bertentangan dengan nilai keagamaan.

Ketiga, aspek penegakan hukum menjadi sorotan penting yang perlu dinilai dalam asesmen legalisasi kasino.

Menurut Hikmahanto, kendala dalam memberantas judi daring tidak terlepas dari lokasi perusahaan yang berada di negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar, yang melegalkan praktik tersebut.

Ia menyarankan agar bila asesmen terhadap tiga hal tersebut menunjukkan bahwa masalah tidak bisa diatasi sepenuhnya, maka legalisasi kasino bisa dipertimbangkan di kawasan tertentu.

Wilayah khusus seperti kawasan ekonomi di Malaysia dan Singapura dapat dijadikan acuan, dengan syarat dan pengawasan ketat untuk penduduk setempat yang ingin berjudi.

Hikmahanto menegaskan bahwa Indonesia memang berpenduduk mayoritas Muslim, namun praktik perjudian tetap tinggi.

Ia mengingatkan bahwa pada masa lalu, saat Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bentuk perjudian dilegalkan dalam format lain seperti Porkas dan SDSB.

Menurutnya, pendekatan semacam itu bisa diterapkan kembali dengan catatan bahwa dana yang dihasilkan dari pajak tidak digunakan untuk hal-hal yang bersinggungan dengan aspek keagamaan.

Ia juga mencontohkan bagaimana Uni Emirat Arab mengatur keberadaan kasino dengan membangunnya di kawasan ekonomi khusus, meski secara agama tetap melarang judi.

Jika Indonesia akhirnya memilih untuk membuka kasino di wilayah tertentu, ia berharap pemerintah berani mengambil keputusan sambil tetap konsisten menindak tegas judi daring ilegal.

Hikmahanto menyayangkan masih banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi di perusahaan-perusahaan judi daring luar negeri, yang sering kali beroperasi secara ilegal dan melakukan penyiksaan terhadap pekerja.

Menurutnya, negara tidak seharusnya menanggung dampak dari tindakan perusahaan tersebut, apalagi bila pelaku masuk secara tidak sah dan terlibat dalam aktivitas yang membahayakan masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga