Kritik Keras Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Intimidasi dan Pembungkaman Kritik pada Pengangkatan Militer di Jabatan Sipil

Repelita Jakarta - Penghapusan artikel berjudul Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN? oleh redaksi sebuah media online memicu reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Artikel tersebut mengkritik pengangkatan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai yang dinilai bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam ASN.

Penulis artikel kemudian meminta penghapusan tulisan tersebut karena alasan keselamatan pribadi setelah mengalami serangkaian intimidasi fisik di jalan oleh orang tidak dikenal.

Koalisi mengecam keras tindakan teror dan ancaman terhadap warga yang menyampaikan kritik atas kebijakan negara, khususnya terkait peran militer di ranah sipil.

Mereka menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, kritik adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi dan menjadi bagian penting dari partisipasi publik.

Tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang mengemukakan kritik merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan mengancam kebebasan berekspresi.

Koalisi menyebut insiden intimidasi ini bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari pola kekerasan yang meningkat sejak munculnya penolakan revisi Undang-undang TNI.

Dalam dua bulan terakhir, berbagai aksi teror berupa pengintaian, intimidasi, hingga serangan fisik dan digital menimpa akademisi, aktivis, jurnalis, mahasiswa, dan warga sipil yang menyuarakan kritik terhadap pelibatan TNI di urusan sipil.

Sebelum kejadian ini, berbagai intimidasi juga terjadi, termasuk di antaranya ancaman pada mahasiswa di beberapa universitas terkait penolakan RUU TNI, pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke jurnalis, serta kriminalisasi pembela HAM yang menginterupsi rapat DPR.

Selain itu, kantor lembaga hak asasi manusia menjadi sasaran teror pasca pengungkapan rapat tertutup DPR, serta pengintaian terhadap mahasiswa pemohon judicial review UU TNI di Mahkamah Konstitusi.

Koalisi menilai pemerintah dan aparat penegak hukum telah mengabaikan tanggung jawabnya dengan membiarkan pola kekerasan ini tanpa penyelidikan dan tindakan yang memadai.

Menurut Koalisi, tindakan intimidasi tersebut berkaitan erat dengan kritik masyarakat sipil terhadap rencana kebijakan yang membuka kembali ruang dwifungsi militer, termasuk revisi UU TNI dan penempatan perwira aktif di jabatan sipil.

Mereka menegaskan bahwa kritik bukanlah ancaman, melainkan sinyal penting demokrasi yang harus ditanggapi secara serius, bukan dengan kekerasan dan pembungkaman.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga