Putra Mahkota Kasunanan Surakarta Sesali Bergabung dengan Republik, Rocky Gerung: Ini Kritik Tajam

Repelita Jakarta - Putra Mahkota Kasunanan Surakarta menjadi sorotan setelah pernyataannya yang menyesalkan keputusan bergabung dengan Republik viral di media sosial. Pernyataan tersebut memicu perdebatan dan dianggap sebagai refleksi dari ketidakpuasan terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai ungkapan tersebut bukan sekadar guyonan, melainkan sinyal serius tentang kondisi pemerintahan dan arah bangsa. Ia menegaskan bahwa pernyataan dari kalangan bangsawan memiliki makna politik yang dalam.

“Kita harus memahami ini dalam konteks politik. Jika seorang Putra Mahkota menyatakan penyesalan bergabung dengan Republik, itu menunjukkan ada yang keliru dalam sistem yang berjalan saat ini,” ujar Rocky dalam kanal YouTube-nya.

Menurutnya, pernyataan tersebut menandakan kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi. Rocky menyebut bahwa kritik dari lingkungan Keraton bukan sekadar nostalgia feodalisme, melainkan bentuk kekecewaan terhadap praktik oligarki yang semakin mengakar.

“Ini bukan keinginan untuk kembali ke kerajaan, tetapi kritik terhadap sistem Republik yang saat ini lebih condong ke arah oligarki daripada demokrasi,” tambahnya.

Rocky juga mengaitkan pernyataan Putra Mahkota dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa kritik semacam ini menunjukkan adanya delegitimasi terhadap kekuasaan yang akan datang.

“Kalau ada suara seperti ini muncul dari Keraton Surakarta, berarti ada keresahan di masyarakat yang tidak bisa diabaikan. Ini sinyal serius bahwa ada yang harus diperbaiki dalam sistem pemerintahan kita,” tegasnya.

Pernyataan ini pun menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa menilai bahwa kritik tersebut relevan dengan kondisi saat ini, sementara yang lain menganggapnya hanya sebatas ungkapan pribadi.

Rocky mengingatkan bahwa suara seperti ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah. Menurutnya, bukan pernyataan Putra Mahkota yang perlu diperdebatkan, melainkan pesan yang ingin disampaikan melalui kritik tersebut.

“Yang harus kita perbaiki adalah bagaimana Republik ini dikelola agar tetap berpihak pada rakyat, bukan pada kelompok tertentu,” pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga