Repelita Jakarta - Manuver politik di Partai Golkar semakin terbuka setelah berbagai bocoran mengungkap keterlibatan petinggi kepolisian dan aktor politik dari lingkaran Istana. Tekanan politik terhadap Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, disebut semakin kuat menjelang Musyawarah Nasional yang diduga akan mengganti pucuk kepemimpinan partai berlambang beringin tersebut.
Seorang petinggi lembaga penegak hukum dikabarkan turut berperan dalam upaya mendongkel Airlangga. Pola intervensi ini mengingatkan pada Munas sebelumnya, ketika Jenderal Listyo Sigit Prabowo—sebelum menjadi Kapolri—ikut terlibat dalam persaingan antara Airlangga dan Bambang Soesatyo. Kini, pola serupa kembali diterapkan.
"Kenapa petinggi kepolisian ikut-ikutan? Dan kenapa semuanya menjadi panas ke saya?" ujar seorang narasumber dalam perbincangan internal yang bocor ke publik.
Skenario ini juga disebut berkaitan dengan kasus hukum yang menyeret nama Airlangga, termasuk dugaan keterlibatan dalam skandal CPO (minyak goreng). Sabtu lalu, seorang petinggi Partai Gerindra dikabarkan mendatangi Airlangga sambil membawa surat berkop institusi penegak hukum, tetapi tanpa tanggal. Pesannya jelas: jika Airlangga tidak mengundurkan diri saat itu juga, kasus CPO yang melibatkannya akan segera diproses ke tahap penyidikan.
Malam harinya, tepat pukul 23.55 WIB, Airlangga dikabarkan menandatangani surat pengunduran diri. Esok paginya, kabar tersebut langsung tersebar ke publik.
Di balik dinamika ini, keterlibatan aktor politik dari partai lain juga dipertanyakan. Seorang sumber menyebutkan bahwa salah satu petinggi partai diketahui memiliki kedekatan dengan Istana dan menjalankan agenda yang lebih besar dari sekadar kepentingan Golkar.
"Dia tidak hanya membawa kepentingan partainya, tetapi juga kepentingan Istana," ujar sumber tersebut.
Sehari sebelum pengunduran diri Airlangga, Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto dikabarkan menggelar pertemuan tertutup. Dalam pertemuan itu, Airlangga diminta untuk mundur dengan alasan menjaga "keutuhan partai."
Prabowo, yang dalam pertemuan tersebut lebih banyak diam, terlihat enggan terlibat dalam konflik internal Golkar. Sementara itu, nama Bahlil Lahadalia disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Airlangga. Jokowi juga dikabarkan memiliki kepentingan pribadi untuk menduduki posisi Ketua Dewan Pembina Golkar.
Pertemuan Airlangga dengan Istana disebut terjadi setelah video konsolidasi senior-senior Golkar yang mendukung Airlangga beredar luas. Beberapa pihak menilai bahwa pergerakan Istana adalah respons terhadap sinyal perlawanan yang muncul.
"Saat Airlangga melawan, Istana langsung memanggil," ujar seorang sumber.
Sebelum pertemuan dengan Airlangga, Jokowi dikabarkan sudah lebih dulu bertemu dengan Bahlil Lahadalia, yang pertemuannya sempat terekam kamera dan menjadi sorotan publik.
Dengan tekanan yang semakin kuat, Airlangga akhirnya memilih untuk mundur. Video pengunduran dirinya yang beredar pada Minggu pagi menegaskan bahwa tekanan politik bukanlah sesuatu yang bisa dihadapinya sendirian.
Di internal Partai Golkar, langkah ini memunculkan pertanyaan besar: apakah keutuhan partai benar menjadi alasan utama? Sebab, di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar justru mengalami peningkatan jumlah kursi di parlemen pada Pemilu 2024. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
