Prabowo Dinilai Memicu Revolusi, M Rizal Fadillah Soroti Oligarki dan Korupsi

 

Repelita Jakarta - Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, menilai bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto berpotensi memancing revolusi akibat kebijakan dan gaya memimpinnya yang tidak meraih simpati rakyat. Ia menyebut Prabowo cenderung mengabaikan perasaan rakyat, sehingga cepat atau lambat bisa memicu perlawanan yang sporadis bahkan serentak.

Menurut Rizal, harapan awal yang digantungkan kepada Prabowo justru berujung pada kekecewaan dan frustrasi. Ia menilai Prabowo bukan pemimpin kuat yang patut didukung, melainkan lemah, memiliki kepribadian ganda, dan bergaya politik elitis khas kelas bangsawan. Rizal juga mengkritik bahwa Prabowo tidak berpihak kepada kekuatan rakyat, melainkan kepada pejabat dan konglomerat. "Jenderal omon yang sering mendahulukan emosi ketimbang intelegensi," ujarnya.

Lebih lanjut, Rizal mengungkap beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu pembangkangan rakyat terhadap Prabowo.

Pertama, Prabowo melanjutkan rezim Jokowi yang dinilai bermasalah. Menurutnya, paradigma melanjutkan kebijakan Jokowi justru menjadi blunder, sebab mantan presiden ke-7 itu dinilai tidak memiliki prestasi. "Warisan dosa Jokowi terlalu berat yang harus dipikul Prabowo," kata Rizal. Akibatnya, serangan rakyat tidak hanya tertuju pada Prabowo, tetapi juga kepada Jokowi.

Kedua, korupsi yang semakin merajalela. Rizal menilai korupsi yang tidak terkendali dalam pemerintahan menjadi salah satu faktor utama rakyat melakukan perlawanan. "Dimanapun, kekuasaan yang korup selalu menjadi alasan terjadinya pemberontakan rakyat," tegasnya. Ia menyebut sejumlah kasus besar seperti Pertamina, PT Timah, BLBI, Duta Palma, PT TPPI, Asabri, Jiwasraya, hingga BTS Kominfo, yang telah menghabiskan ribuan triliun uang negara.

Ketiga, kabinet pemerintahan Prabowo dinilai tidak bermutu dan dipenuhi oleh figur-figur dengan reputasi buruk, bahkan dicurigai sebagai pelaku korupsi. Rizal menyoroti bahwa Prabowo dan Gibran hanya menjadi boneka tontonan. "Jokowi masih membayangi kabinet Prabowo," tambahnya. Menurutnya, pertarungan politik yang terjadi bukan hanya antara Prabowo-Gibran dengan oposisi, tetapi juga dengan rakyat yang mulai muak dengan oligarki.

Keempat, peran konglomerat yang semakin menguasai pemerintahan. Rizal menyebut beberapa taipan besar seperti Aguan, Anthony Salim, Dato, dan Tommy Winata yang mulai merasa terancam sehingga berkumpul dan menyatukan kekuatan dengan bertameng Prabowo. "Semua sisi konglomerasi sedang disasar rakyat," ujarnya. Ia menilai rakyat tidak akan tinggal diam dan siap melawan dominasi kelompok oligarki ini.

Kelima, kehancuran kedaulatan hukum di bawah rezim Prabowo. Rizal menilai lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung semakin dijadikan alat politik, sementara kepolisian dianggap semakin berpihak pada kepentingan tertentu. "Hilang kepercayaan rakyat pada hukum," katanya. Ia meyakini bahwa revolusi hukum dan politik akan berjalan seiring ketika rakyat sudah tidak lagi percaya pada sistem yang ada.

Rizal juga menilai gaya politik Prabowo yang tidak ajeg, banyak berbicara, dan kerap memainkan peran sebagai korban justru akan semakin memancing rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurutnya, cara mengelola negara yang oligarkis dan tidak berbeda, bahkan lebih buruk dari era Jokowi, dapat mempercepat munculnya gelombang perlawanan rakyat.

Ia menambahkan, gerakan mahasiswa yang menuntut agar Jokowi diadili hanya pemanasan dan diprediksi akan bereskalasi bersama dengan elemen gerakan rakyat lainnya. "Semakin pemerintah mengabaikan aspirasi rakyat, semakin terkondisi pula iklim yang revolusioner," kata Rizal.

Ia memperingatkan bahwa jika situasi ini tidak segera diantisipasi, maka akan tiba pada titik tanpa jalan kembali. "There is a point of no return," tegasnya. Dalam kondisi tersebut, revolusi akan menjadi satu-satunya jalan untuk meruntuhkan rezim oligarki. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga