Jokowi Bicara Soal Seleksi Direksi-Komisaris BUMN, Said Didu: Izinkan Saya Ketawa

 

Repelita, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan komentar menanggapi pernyataan Presiden Jokowi mengenai mekanisme seleksi Direksi dan Komisaris BUMN dalam konteks kasus dugaan mega korupsi di Pertamina Patra Niaga.

Said Didu menganggap pernyataan Jokowi mengenai seleksi tersebut sebagai hal yang lucu dan tidak relevan.

"Izinkan saya ketawa. Sangat lucu komentar Jokowi tentang test BUMN," tulis Said Didu di akun X-nya (@msaid_didu) pada 7 Maret 2025.

Said Didu menduga bahwa yang dimaksud Jokowi dengan "test TPA" dalam pernyataannya adalah tes potensi akademik, bukan Tim Penilai Akhir yang menjadi bagian penting dalam seleksi Direksi BUMN.

"Test Potensi Akademik (ini test masuk sekolah), padahal TPA diseleksi tersebut adalah Tim Penilai Akhir yang ketuanya Presiden," tegasnya.

Menanggapi pernyataan yang sama, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, juga memberi respons atas penjelasan Jokowi yang mengaku tidak pernah mencurigai adanya dugaan korupsi di Pertamina selama masa pemerintahannya.

Poyuono justru menyarankan bahwa bisa jadi Jokowi yang pertama kali mengungkapkan dugaan korupsi besar di Pertamina.

"Justru korupsi di Pertamina yang 1000 Trilyun aku curiga yang bongkar dan menginfokan itu Jokowi," ujar Poyuono melalui akun X-nya (@bumnbersatu) pada 6 Maret 2025.

Poyuono menambahkan bahwa jika dugaan tersebut terungkap saat Jokowi masih menjabat presiden, ia akan menghadapi perlawanan dari partai politik (parpol) serta koalisi yang mendukung pemerintahannya.

"Karena kalau di era beliau pasti dia bisa dimusuhi parpol dan koalisi parpol yang mendukung pemerintahannya," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya, ia tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap adanya dugaan korupsi di Pertamina. "Ya, kalau ada kecurigaan, sudah digebuk (sejak) dulu," ujar Jokowi dalam sebuah pernyataan.

Menurut Jokowi, Pertamina sebagai perusahaan besar yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerlukan sistem manajemen yang kuat untuk memastikan transparansi dan efektivitas operasionalnya. Jokowi menjelaskan bahwa proses seleksi Direksi hingga Komisaris BUMN dilaksanakan melalui mekanisme yang ketat.

"Yang semua itu dipilih lewat proses yakni proses TPA, dilihat Menteri BUMN, Menteri ESDM, lewat TPA baru masuk ke saya. Tidak bisa semua secara ujug-ujug (dadakan). Karena ini menyangkut pengelolaan aset yang besar sekali," jelasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga