Guntur Romli Sebut Gagasan Jokowi Tentang Partai Super Tbk Kritik Terhadap Struktur Kepemimpinan PSI

 

Repelita Jakarta - Politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli menduga bahwa gagasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Partai Super Tbk merupakan bentuk kritik terhadap struktur kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Guntur, kekuasaan tertinggi PSI tidak berada di tangan putra Jokowi, Kaesang Pangarep yang menjabat sebagai Ketua Umum PSI, melainkan dewan pembina.

"Ide Jokowi soal Partai Super Tbk adalah kritik pada otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang kekuasaannya di atas jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep Anak Jokowi," ujar Romli kepada Kompas.com, Jumat (7/3/2025).

Romli menambahkan bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI disebutkan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai.

“Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyebutkan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai,” kata Romli.

Romli menyoroti pasal dalam AD/ART yang secara tegas menetapkan Dewan Pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi di PSI. Artinya, menurut Romli, pemegang kekuasaan tertinggi di PSI adalah Jeffrie Geovanie selaku Ketua Dewan Pembina, bukan Kaesang.

"Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya Raja Juli Antoni. Artinya, dua orang inilah pemegang kekuasaan mutlak di PSI. Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI, bukan Kaesang Pangarep, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI," ungkap Romli.

Selain itu, Romli menyebut ketentuan AD/ART PSI saat ini memberikan peluang bagi Dewan Pembina untuk membatalkan seluruh kebijakan partai, bahkan melengserkan Kaesang dari posisi Ketua Umum.

“Sewaktu-waktu jabatan Ketua Umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 (soal) Wewenang Dewan Pembina, Ayat (3) mengesahkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat,” kata Romli.

Romli menilai bahwa konsep Partai Super Tbk bertolak belakang dengan sistem PSI saat ini, meskipun Jokowi mengklaim gagasannya telah diakomodasi oleh PSI. Pasalnya, Jokowi menyebut bahwa Partai Super Tbk harus menjadi partai yang benar-benar terbuka, dengan ketua yang dipilih langsung oleh anggota.

“Maka kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum,” ujar Romli.

Sebelumnya, rencana Jokowi untuk membentuk Partai Super Tbk terungkap ke publik setelah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi bertemu dengan Presiden Jokowi pada 19 Februari 2025.

Saat dikonfirmasi, Budi Arie menyebutkan rencana pembentukan partai baru dengan nama Partai Super Tbk, meskipun tidak merinci lebih lanjut apakah isu ini sempat dibahas.

"Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 20 Februari 2025.

Beberapa pekan setelahnya, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh PSI.

"Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI," ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).

Jokowi juga menjelaskan bahwa konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang diterapkan oleh PSI, meskipun ada sedikit modifikasi.

"Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka," kata Jokowi.

Dia berharap agar sistem partai terbuka ini tidak hanya diterapkan oleh PSI, tetapi juga oleh partai-partai politik lainnya.

"Kalau semua partai terbuka, bagus. Jadi partai modern," ujar Jokowi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga