Faizal Assegaf: Jokowi Peralat Polri, Prabowo Rangkul TNI di Tengah Manuver Politik

 

Repelita Jakarta - Polemik revisi Undang-Undang TNI terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf, menilai ada upaya sistematis untuk melemahkan TNI dan menggiring opini publik agar membenci institusi tersebut.

Menurutnya, langkah ini merupakan strategi politik kelompok sipil yang sebelumnya berkuasa untuk menargetkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Faizal menegaskan bahwa sistem pemerintahan tidak boleh didominasi oleh satu kelompok tertentu. Ia menyoroti klaim supremasi sipil yang justru mengkhianati reformasi sejak 27 tahun lalu.

"Di era Megawati, aset strategis negara diobral ke asing, konglomerat hitam diberi pengampunan, dan skandal BLBI yang merugikan negara ratusan triliun dibiarkan. Bahkan, Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke Malaysia," ujar Faizal dalam unggahannya di media sosial X, Senin.

Ia juga membandingkan dengan masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu dituding hendak menghidupkan dwifungsi ABRI. Namun, menurutnya, tuduhan tersebut tidak terbukti.

"SBY hanya tergelincir dalam skandal Century dan proyek Hambalang. Tapi sepuluh tahun kepemimpinannya berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mengurangi utang luar negeri, dan membangun kultur politik yang lebih bebas dan demokratis," lanjutnya.

Sebaliknya, Faizal menuding PDIP di bawah Megawati justru menjalin hubungan erat dengan oligarki, yang kemudian melahirkan rezim Jokowi.

"Rezim Jokowi terbukti rakus dan korup. Sepuluh tahun kekuasaan, warisan yang ditinggalkan adalah utang negara mencapai Rp10 ribu triliun, BUMN dijadikan sarang korupsi, kekayaan alam habis dikuras, serta undang-undang dan konstitusi diacak-acak demi kepentingan segelintir elite," paparnya.

Faizal menilai Jokowi dan Megawati memainkan politik dua muka. "Di depan publik seolah-olah bertengkar, tapi di belakang layar saling melindungi. Sementara itu, Polri diperalat untuk menekan oposisi dan rakyat. Kekuasaan sipil yang seharusnya demokratis justru memperalat aparat secara bengis," ujarnya.

Lebih lanjut, Faizal memperingatkan bahwa ada upaya dari jejaring PDIP dan Jokowi untuk melemahkan TNI dan menyingkirkan Prabowo secara perlahan. "Mereka membentuk narasi bahwa TNI adalah ancaman, sementara mereka sendiri memanfaatkan Polri dengan brutal.

Dikotomi sipil-militer ini harus dihentikan. TNI dan Polri adalah bagian dari bangsa ini, bukan alat politik segelintir orang," tegasnya.

Faizal juga menyinggung potensi manuver politik yang sedang dimainkan. "Kalau TNI dilemahkan, maka Prabowo akan kehilangan dukungan kuat. Itu membuka jalan bagi Gibran untuk menggusur Prabowo.

Ini bukan sekadar konflik politik biasa, tapi strategi besar yang sudah dirancang," tandasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga