[BREAKING NEWS] BUMN Infrastruktur Sekarat Akibat Proyek Era Jokowi, Utang Membengkak hingga 8 Kali Lipat dari Aset

 

Repelita Jakarta - Penugasan Presiden Joko Widodo kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun infrastruktur tanpa perhitungan matang telah membuat sejumlah perusahaan pelat merah kini berada dalam kondisi kritis.

Rasio utang PT Waskita Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk mencapai dua hingga delapan kali lipat dibanding aset mereka. Padahal, batas aman rasio utang terhadap aset perusahaan seharusnya maksimal satu kali.

Lima hingga enam tahun lalu, BUMN-BUMN tersebut menjadi andalan dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga megaproyek Ibu Kota Nusantara.

Namun, kini mereka tidak hanya gagal memberikan dividen kepada negara, tetapi juga kesulitan membayar kewajiban kepada subkontraktor dan investor obligasi.

Obligasi sempat menjadi andalan BUMN karya untuk mengumpulkan dana guna membiayai proyek-proyek ambisius era Jokowi. Namun, utang tersebut kini jatuh tempo dan harus dibayar.

Manajemen perusahaan kelimpungan karena tidak bisa lagi menciptakan utang baru akibat lembaga keuangan yang enggan menyalurkan kredit. Pada Februari 2025, PT Pemeringkat Efek Indonesia menyatakan PT Wika tidak akan mampu membayar obligasi karena likuiditasnya yang lemah.

Kondisi ini semakin parah karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lagi memprioritaskan infrastruktur. Akibatnya, BUMN karya kehilangan potensi pendapatan baru.

Anggaran infrastruktur dalam APBN 2025 dipangkas hingga Rp 81,38 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun. Pemerintah pun tidak lagi membiayai proyek-proyek besar yang dimulai pada era Jokowi.

Hasrat Jokowi untuk meninggalkan warisan infrastruktur hebat membuatnya menugaskan BUMN yang tidak memiliki modal memadai untuk mengerjakan proyek-proyek besar.

Skema kerja sama dengan perusahaan negara Cina justru menghasilkan utang yang membengkak karena perjanjian yang tidak menguntungkan. Beban keuangan BUMN pun kembali ke APBN.

Proyek-proyek infrastruktur tersebut juga tidak menguntungkan secara bisnis. Kereta cepat Jakarta-Bandung terus disuntik subsidi karena biaya operasionalnya yang besar.

Pelabuhan dan bandara mangkrak karena tidak diminati pelaku usaha. Bahkan, kereta ringan (LRT) Jabodetabek terancam mandek karena PT Adhi Karya yang menggarapnya belum menerima bayaran.

Kondisi sekaratnya empat BUMN karya ini berpotensi menimbulkan dampak sistemik. Subkontraktor yang dulu mendukung proyek-proyek raksasa juga ikut terpuruk.

Perusahaan yang gulung tikar akan diikuti pemecatan massal karyawannya. Kehancuran ini berpotensi memicu krisis yang lebih luas di sektor konstruksi dan industri turunannya.

Kepercayaan investor juga tergerus. Investor yang dulu melihat BUMN sebagai tempat aman berinvestasi kini menarik diri.

Kegagalan BUMN membayar utang tidak hanya merusak reputasi emiten, tetapi juga mengancam stabilitas pasar keuangan.

Efek dominonya bisa merembet ke sektor perbankan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan ini.

Pemerintah tidak mungkin menyelamatkan BUMN karya dengan skema dana talangan karena akan menambah beban fiskal. Di tengah pemangkasan anggaran, seretnya penerimaan pajak, dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, bailout hanya akan semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap kredibilitas manajemen keuangan Indonesia.

Presiden Prabowo tidak punya pilihan selain menyadari keadaan genting ini. Slogan “keberlanjutan” dan persekutuannya dengan Jokowi membuatnya terjepit.

Prabowo harus berpikir ulang untuk mewujudkan program prioritas yang membutuhkan anggaran besar. Saatnya ia menata ulang banyak aspek akibat kerusakan yang dibuat oleh panutannya, Joko Widodo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga