Amnesty Kecam Aksi Represif Aparat ke Massa Aksi 'Ruwatan Kepala Daerah' di Magelang

Repelita Magelang - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam aksi represif aparat keamanan terhadap demonstrasi 'Ruwatan Kepala Daerah' di depan kompleks Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, tindakan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan pemerintah yang berkuasa dari kritik masyarakat.

"Perilaku represif aparat bukan karena kultur militeristik, tapi lebih karena pilihan untuk mengamankan kepentingan pemerintah yang berkuasa," kata Usman, Ahad (2/3/2025). Ia menyayangkan sikap aparat yang membubarkan dan mengintimidasi massa aksi. "Tindakan kekerasan kepada massa aksi itu tidak perlu dilakukan. Yang jelas tindakan represif itu merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi dan dilayani," ujarnya.

Usman menambahkan, sikap represif aparat berpotensi mencoreng citra instansi keamanan. "Jika terus berlanjut, jelas akan membahayakan keselamatan petugas yang tidak berbuat represif," tegasnya.

Aksi 'Ruwatan Kepala Daerah' digelar oleh masyarakat sipil dan mahasiswa pada Jumat (28/2/2025) di depan kompleks Akmil Magelang. Aksi ini dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan. Koordinator aksi, Enrille Geniosa, mengungkapkan bahwa aksi tersebut diwarnai intimidasi dari aparat kepolisian dan tentara.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat beberapa orang diduga aparat meneriaki massa aksi yang sedang membentangkan spanduk dan poster. Tak lama kemudian, seseorang yang tidak dikenal berlari ke arah massa untuk merebut spanduk dan poster tersebut. Setelahnya, seorang massa terlihat berjalan pincang sembari membubarkan diri.

Enrille menduga orang yang melakukan tindakan represif tersebut adalah anggota intelijen. "Satu orang mahasiswa mengalami cedera engkel karena diinjak dan ditarik aparat," katanya, Sabtu (1/3/2025). Sebanyak enam orang dari rombongan aksi mengalami luka-luka akibat tindakan represif aparat.

Aksi 'Ruwatan Kepala Daerah' merupakan bentuk solidaritas mahasiswa dan masyarakat Magelang yang resah terhadap situasi demokrasi di Tanah Air. Enrille menjelaskan, aksi ini bertujuan menyampaikan sejumlah persoalan langsung kepada pemimpin daerah. "Kami ingin sampaikan pesan pada kepala daerah mengenai persoalan yang terjadi di wilayahnya untuk segera diselesaikan demi nama masyarakat," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Artanto, belum memberikan respons terkait insiden tersebut. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga