![Tagar Adili Jokowi. [tangkapan layar pribadi]](https://media.suara.com/pictures/original/2025/02/10/61318-tagar-adili-jokowi.jpg)
Repelita Jakarta - Tagar #AdiliJokowi menggema bersama hashtag #IndonesiaGelap di platform X dalam beberapa hari terakhir. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara menanggapi masifnya pembahasan mengenai tagar tersebut.
Perwakilan PSI membandingkan suara #AdiliJokowi dengan realita di lapangan. Menurutnya, mantan Presiden RI Jokowi saat ini tidak diadili, justru Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditangkap oleh KPK.
Pantauan melalui Trends24.in, tagar #IndonesiaGelap sudah trending dalam lima hari terakhir dengan lebih dari 600 ribu cuitan. Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur Palakka (@DedynurPalakka), mengawali pembelaan Jokowi dengan meminjam kalimat dari politikus senior PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
"Kata Bambang Pacul 'Jangan lawan orang baik dan orang cantik, karena sudah pasti kamu kalah'. Awalnya terdengar seperti nasihat percintaan, tapi ternyata ini adalah jurus bertahan hidup di dunia politik Indonesia. Dan lihatlah, sejarah membuktikan! Mereka yang dulu berbaris rapi di belakang Jokowi, kini justru paling kencang teriak 'Adili Jokowi!' Tapi yang terjadi? Bukan Jokowi yang diadili, malah Hasto-lah yang tampil mengenakan jaket ikonik KPK berwarna oranye. Sungguh plot twist yang lebih mengejutkan daripada drama Korea," tulis akun @DedynurPalakka.
Politisi PSI ini mengungkap bahwa sekarang banyak akun palsu yang berkoar-koar di media sosial. Ia juga menyinggung sistem hukum KPK yang harus dihormati.
"Pertama, hukum tetap bekerja, meski sering diremehkan oleh mereka yang suka berkoar-koar di media sosial pakai akun palsu. Kedua, jika ingin selamat di politik, jangan lupa bercermin sebelum berteriak! Karena Indonesia adalah Negara Hukum, bukan negara nenek lo (pinjam kata-kata Ahok). Artinya apa pun yang dilakukan KPK adalah bagian dari sistem hukum yang harus kita hormati," cuit @DedynurPalakka.
Dedy menilai pembuktian sebenarnya ada di pengadilan, bukan media sosial. Menurutnya, keramaian di media sosial tak akan berguna jika tidak terbukti di mata hukum. Pernyataan tersebut sepertinya menanggapi tuduhan netizen atas gelar tokoh terkorup dari OCRRP.
"Pembuktian itu tempatnya di pengadilan, bukan di X, Twitter Space, TikTok, Facebook, Instagram Story, atau sesi curhat di podcast politik abal-abal. Dan pada akhirnya, kita semua sepakat bahwa Indonesia harus maju dengan pilihan rakyat, melalui mekanisme demokrasi yang konstitusional," ungkap Dedy Nur Palakka.
Postingan tersebut viral setelah memperoleh puluhan retweet. Unggahan viral itu menuai beragam komentar dari netizen.
"Orang baik itu tidak pernah bohong. Mana 6 ribu Esemka dan ratusan investor untuk IKN," sindir @Mau66.
"Poin nomor dua sebenarnya sentilan bagi PSI sendiri. Dulu teriak penculik tapi sekarang sudah tidak lagi. Cermin saja nggak punya," komentar @Aan_pbgt.
"Betul itu nasihat yang paling bagus dari beliau. Kader PSI harus menjadikan pesan ini sebagai tongkat pembimbing di dunia politik," balas @Sunkari1.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok

