Retreat Kepala Daerah, Kader PDIP Bingung, Bupati Nganjuk Tiba di YIA, Pramono Anung Temui Megawati

Repelita Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengejutkan banyak pihak dengan instruksinya kepada seluruh kader PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan sejumlah kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024, salah satunya Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi. Marhaen yang tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) pada Jumat pagi, mengenakan setelan biru, tidak memberikan komentar terkait partisipasinya dalam retreat tersebut.

“Saya lagi bingung. Saya mau ke hotel untuk menunggu,” kata Marhaen dengan nada ragu ketika ditanya wartawan mengenai tindak lanjut instruksi tersebut. Ia enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai keputusan yang akan diambil.

Beberapa kepala daerah lainnya yang juga tiba di YIA pada waktu yang sama, seperti Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Bupati Pinrang Irwan Hamid, Bupati Wajo Andi Rosman, dan Bupati Bontang Neni Moerniaeni, juga belum memberikan kepastian mengenai keikutsertaan mereka dalam retreat kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung antara 21 hingga 28 Februari 2025.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, juga masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait instruksi Megawati. Saat dikonfirmasi, Hasto mengaku tengah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk mencari penjelasan lebih lanjut mengenai surat edaran tersebut. “Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap,” ujar Hasto.

Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih PDIP untuk menunda perjalanan mereka ke Magelang, menyusul penahanan Hasto oleh KPK. Instruksi tersebut tercantum dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/2025 yang dikeluarkan pada Kamis, 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, Megawati menekankan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika politik nasional, khususnya terkait dengan kasus yang menimpa Hasto.

“Semua sudah taruh koper di sana. Urusan taruh koper, semua sudah taruh koper, karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis,” ungkap Hasto, meski menegaskan bahwa ia dan kepala daerah lainnya masih menunggu klarifikasi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.

Dalam instruksinya, Megawati menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP harus tetap dalam komunikasi aktif dan siap mengikuti perintah lebih lanjut dari pimpinan partai.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga