Repelita Jakarta - Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih terus menjadi perbincangan publik jelang peluncurannya pada 24 Februari 2025 mendatang. Danantara rencananya menggabungkan seluruh BUMN menjadi super holding.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut Danantara sebagai salah satu ide yang bagus jika dijadikan sebagai lembaga negara. “Kalau ini menjadi lembaga pemerintah, maka BUMN menjadi tong sampah. Sekarang kembali ke negara. Dengan dijadikan super holding,” kata Said Didu dikutip dari channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (22/2/2025). “Cita-citanya bagus,” tambahnya.
Dia mencontohkan negara lain seperti China, Singapura, dan Malaysia yang BUMN-nya bukan lembaga pemerintah, melainkan lembaga negara. “Cina saja negara komunis, BUMN-nya itu bukan lembaga pemerintah, tapi lembaga negara,” tuturnya. “Temasek, yang 90 persen ekonominya Singapura ditentukan oleh Temasek, itu bukan lembaga pemerintah. Khazanah, Malaysia yang sebagian besar juga ekonominya ditentukan oleh Khazanah, bukan lembaga pemerintah,” lanjutnya.
Tiga negara yang menjadikan BUMN sebagai pilar ekonominya itu tidak memiliki Menteri BUMN seperti Indonesia. Intinya, BUMN ini memang harus diisolasi menjadi badan profesional yang bebas dari intervensi apapun, termasuk kekuasaan dan politik. “Mereka menjadikan BUMN ini sebagai wilayah terisolasi dari intervensi. Inilah apakah Prabowo menuju ke sana? Saya berharap menuju ke sana,” pungkas pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
