Pengamat Soroti Larangan Megawati ke Kader PDIP: Sinyal Perlawanan terhadap KPK dan Pemerintah

Repelita Makassar - Pengamat Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhammad Rhesa, menyoroti dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang diduga memanas. Hal ini menyusul keputusan Megawati melarang kader PDIP mengikuti retret kepala daerah di Magelang, di tengah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku.

Dikatakan Rhesa, belum ada alasan jelas yang disampaikan Megawati terkait larangan tersebut, sehingga wajar jika publik mengaitkan sikapnya dengan kasus hukum yang menjerat Hasto. "Belum adanya alasan yang terang disampaikan oleh Megawati atas larangan ikut retreat bagi kader PDIP membuat kita semua berasumsi," ujar Rhesa.

Secara psikologis, Rhesa menilai langkah Megawati bisa dibaca sebagai bentuk support system terhadap kadernya yang tengah menghadapi persoalan hukum. "Sikap larangan oleh Mega ini secara psikologi bisa dibaca sebagai bentuk support system Megawati terhadap kadernya," sebutnya. Rhesa menjelaskan, itu merupakan tanda bahwa PDIP memberikan dukungan emosional dan dukungan instrumental. "Dukungan instrumental bahwa partai tidak meninggalkan kadernya yang sedang menghadapi masalah," tandasnya.

Lebih jauh, Rhesa menilai larangan ini bukan sekadar bentuk solidaritas internal, tetapi juga sinyal politik kepada seluruh kader PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan KPK. "Sikap Mega tersebut sekaligus menjadi sinyal resmi ke kader PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan KPK," kuncinya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama. Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo. Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter. "Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani," ujar Henri.

Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas. Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa. "Posisi politik PDIP menjadi makin jelas menghadapi situasi negeri ini," kuncinya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok