Repelita Jakarta - Pegiat media sosial, Mazzini, menyoroti instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kadernya mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Dikatakan Mazzini, sikap PDIP saat ini justru bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Hasto jadi biang kerok munculnya pembelaan berbentuk instruksi partai," ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (21/2/2025). Ia menjelaskan bahwa dalam Bab 15 UU Pemda, kepala daerah diwajibkan mengikuti pembinaan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, program pembinaan dilakukan dalam dua tahap, yakni satu bulan di Lemhanas dan dua minggu di Kemendagri.
Kini, program tersebut telah dipadatkan menjadi tujuh hari dalam bentuk retret di Magelang. Mazzini juga menyoroti bahwa tidak ada kemewahan dalam retret ini, karena para kepala daerah menginap di tenda, berbeda dengan pembinaan sebelumnya yang dilakukan di hotel berbintang. "503 kepala daerah itu pun menginapnya di tenda, bukan di hotel berbintang kayak sebelumnya," tambahnya.
Menurutnya, hal yang terpenting dalam pembinaan ini bukanlah lokasi atau bentuknya yang dianggap militeristik, tetapi materi yang diberikan, seperti pelayanan publik, kepegawaian, keuangan daerah, dan pembangunan. "Yang terpenting bagi kepala daerah terpilih bukan soal di Magelang atau bentuknya disebut militeristik, tapi materi pembinaannya. Makanya UU No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan pembinaan," jelasnya.
Mazzini juga menegaskan bahwa kepala daerah yang baru pertama kali menjabat, seperti Masinton Pasaribu, seharusnya ikut pembinaan karena kini berada di ranah eksekutif, bukan lagi legislatif. "Terutama bagi kepala daerah terpilih yang baru periode pertama seperti Pak Masinton, ya harus ikut. Sebab sekarang dia ada di ranah eksekutif, bukan di legislatif kayak dulu," kuncinya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.
Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama. Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.
Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo. Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter. "Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani," ujar Henri.
Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas. Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa. "Posisi politik PDIP menjadi makin jelas menghadapi situasi negeri ini," kuncinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
