Repelita Jakarta - Status Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat. Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, menyarankan Megawati untuk melepas jabatan tersebut menyusul keputusannya berada di luar pemerintahan.
Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP sangat dinantikan publik agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal. "Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis.
Ia menilai sekarang adalah saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN. Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar pemerintahan yang melaksanakan fungsi check and balances dalam praktik demokrasi substansial di Indonesia.
Fungsi check and balances PDIP ini, kata Mulyanto, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo saat ini. "Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi," jelasnya.
Dari sudut pandang peneliti, sikap legawa Megawati untuk mundur dari posisi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN akan mengundang simpati sebagai sikap negarawan. "Sekaligus sebagai bentuk protes atas kondisi lemahnya dukungan pemerintah terhadap pembangunan Iptek dan inovasi nasional, baik dari sisi fasilitas laboratorium maupun anggaran riset sekarang ini," tambah Mulyanto.
Megawati diketahui diangkat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN pada Oktober 2021 di era Presiden Joko Widodo. Masa jabatan Dewan Pengarah BRIN selama lima tahun. Pada 2022, Megawati juga diangkat Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Saat itu, Megawati dan Jokowi masih satu kongsi.
Hubungan keduanya merenggang ketika Pilpres. Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, sementara Megawati menunjuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hubungan semakin tidak harmonis setelah Megawati merestui pemecatan Jokowi dan Gibran dari PDIP. Terakhir, putusan KPK yang menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dan menahannya semakin memanas.
Menurut Mulyanto, penahanan Hasto oleh KPK dapat dipandang sebagai bagian dari manuver politik awal untuk mendorong PDIP mengambil peran yang lebih tegas sebagai oposisi pemerintahan Prabowo. Untuk diketahui, usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK, Megawati menginstruksikan kepada kadernya yang menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah untuk menunda kehadirannya dalam retreat yang digelar pemerintah pusat. Retreat tersebut dilaksanakan di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
