Mahasiswa Geruduk Istana, Protes Efisiensi Anggaran Demi Makan Bergizi Gratis

 

Repelita Jakarta - Mahasiswa yang berunjuk rasa Indonesia Gelap menyinggung efisiensi anggaran yang dinilai hanya untuk memuluskan program makan bergizi gratis.

Massa aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka berasal dari Politeknik Negeri Media, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Bung Karno, dan Universitas Nasional yang sudah hadir lebih dulu.

Para mahasiswa membawa berbagai spanduk berisi aspirasi, seperti tulisan "Indonesia darurat pendidikan", "IKN Mangkrak, Oke Gas", dan "Cabut efisiensi pemotongan anggaran pendidikan/kesehatan".

Orator melalui pengeras suara menyatakan bahwa kebijakan pemotongan anggaran berbagai kementerian dan lembaga dilakukan semata-mata demi memuluskan satu program ambisius, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu imbasnya adalah pemotongan anggaran pendidikan dan wacana kenaikan bayaran pendidikan.

"Seluruh anggaran dipangkas hanya karena satu program ambisius, makan bergizi gratis," ucap orator.

Dalam aksi ini, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia kembali membakar ban tepat di depan beton-beton pembatas yang dibuat polisi. Orator menegaskan bahwa para mahasiswa sudah pernah merobohkan beton-beton besar yang menghalangi mereka di Istana Negara.

"Tembok ini sudah pernah kami jatuhkan Pak Polisi saat aspirasi kami tidak didengar," ujar mereka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui dan menerima tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut. Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Ia juga menawarkan perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan pihak Istana, meski waktu pertemuan tersebut belum ditentukan.

"Saya menawarkan karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara menunjuk perwakilan. Mari kita berdialog dan berdiskusi secara konstruktif," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa aksi menyuarakan pendapat di muka umum adalah hak yang dilindungi undang-undang. Prasetyo meminta aparat kepolisian untuk tetap bersikap persuasif dalam mengawal demonstrasi.

"Saya meminta kepada aparat, termasuk Kapolda, untuk bersikap kekeluargaan. Ini adalah adik-adik kita, masa depan bangsa dan negara ada di pundak mereka. Kalian yang berjaket kuning, biru, hijau, akan menjadi penerus perjuangan ini," imbuhnya.

Setelah itu, Prasetyo menandatangani dokumen tuntutan massa aksi. Menanggapi hal tersebut, koordinator lapangan aksi Indonesia Gelap mengultimatum pihak Istana agar tidak hanya menerima tuntutan, tetapi juga segera menindaklanjutinya.

"Hari ini kita dokumentasikan, dan kita beri ultimatum kepada pihak Istana. Kami memberi waktu 2x24 jam untuk menindaklanjuti tuntutan ini," tegas dia.

Berikut sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI kepada pemerintah, yakni:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan RUU Perampasan Aset.
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.

Di sisi lain, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Jalan MH Thamrin telah berangsur normal usai dibuka kembali.

Haris Rusly Moti, eks aktivis mahasiswa UGM, menyampaikan pandangannya terkait dengan protes mahasiswa yang tengah berlangsung. Menurutnya, aksi unjuk rasa tersebut berpotensi ditunggangi oleh kepentingan geopolitik untuk menciptakan eskalasi politik di Indonesia.

"Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial," jelas Haris.

Menurut Haris, protes yang berkembang di kalangan mahasiswa berawal dari kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah. Meski demikian, ia meyakini bahwa kebijakan strategis tersebut memiliki dasar yang benar dan perlu ada pemahaman yang lebih mendalam serta penyesuaian dalam implementasinya.

"Sejumlah kebijakan nasionalistik yang diambil pemerintah Prabowo memang tidak menyenangkan bagi kelompok-kelompok tertentu, terutama yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan lama," tambahnya.

Haris juga menyoroti isu yang diangkat oleh gerakan mahasiswa mengenai efisiensi anggaran untuk mengendalikan hutang luar negeri dan mencegah kebocoran. Menurutnya, isu tersebut sejak lama diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia.

"Jadi, jika ada yang menyuarakan protes, ini bisa jadi karena salah paham atau memang ada upaya untuk memperkeruh suasana," jelasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga