Dugaan Korupsi BBM Rp 193,7 Triliun: Pertamina Patra Niaga Terjerat, Siapa yang Paling Dirugikan?

 

Repelita Jakarta - Anak usaha PT Pertamina (Persero) tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang selama 2018-2023. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending di depo menjadi Pertamax. Dugaan praktik ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 193,7 triliun.

Pengamat Energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menyebut bahwa pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Pertamina sendiri. "Kerugian akibat pencurian akan dibebankan pada Pertamina masuk dalam write off atau apapun secara akuntansi sehingga yang akan rugi yaitu Pertamina," ujarnya.

Menurut Yayan, sebagai perusahaan yang diberikan penugasan oleh pemerintah dalam pengadaan bahan bakar minyak, termasuk impor, pemenuhan kualitas, dan stok BBM, Pertamina bertanggung jawab penuh atas kebocoran tersebut. "Jika terjadi kesalahan atau kebocoran di Pertamina, negara enggak mau tahu karena pemerintah sudah menugaskan dan wajib Pertamina memenuhi kontrak ini," jelasnya.

Jika kebocoran yang terjadi sangat besar dan merugikan perusahaan, Yayan menilai Pertamina bisa menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menghadapi permasalahan fraud ini. Pemerintah sebagai pemegang saham juga berpotensi melakukan audit menyeluruh terhadap kontrak yang ada, mulai dari perencanaan hingga implementasi.

Selain berdampak pada Pertamina, negara juga mengalami kerugian akibat kebocoran tersebut. “Standar pelayanan publik menjadi lebih kecil dari yang diharapkan sesuai dengan APBN, baik kuota BBM, kualitas produk, maupun harga yang telah disepakati," ujarnya.

Dampak ekonomi juga dinilai signifikan karena kebocoran ini mengurangi efisiensi pasar BBM yang sudah tidak sempurna. “BBM sebagai public good dengan pasar yang tidak sempurna, kebocoran sedikit dalam penyediaannya akan berdampak besar bagi ekonomi," tambahnya.

Dengan skala kerugian yang besar, Yayan berharap pemerintah memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku yang menyebabkan kebocoran ini.

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga membantah tudingan pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menegaskan bahwa kualitas Pertamax yang dijual Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi pemerintah, yakni Research Octane Number (RON) 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92," ujarnya.

Heppy juga menjelaskan bahwa treatment yang dilakukan di terminal utama BBM hanya sebatas proses injeksi warna sebagai pembeda produk dan injeksi additive untuk meningkatkan performa Pertamax. "Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," tegasnya.(*).

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga