Repelita Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa persoalan elpiji menjadi jihad politik untuk menjamin hak-hak rakyat.
Ini yang menjadi jihad politik saya sebagai Menteri ESDM untuk menjamin hak-hak rakyat harus diberikan secara utuh dari apa yang dilakukan oleh negara, ucapnya dalam Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu.
Setiap tahun, konsumsi elpiji nasional disebut mencapai 8,3 juta ton. Sementara itu, produksi LPG dalam negeri hanya mampu mencapai 1,4-1,6 juta ton per tahun. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor 6,7-6,9 juta ton LPG setiap tahun.
Dalam rangka mengatasi masalah impor yang berlebihan, maka Indonesia perlu membangun industri LPG dalam negeri dengan mengoptimalkan wilayah kerja gas C3 (propana) dan C4 (butana) untuk dikonversi menjadi LPG. Selain itu, pembangunan jaringan gas (jargas) disebut menjadi solusi penting guna mengurangi impor elpiji.
Saat ini, pemerintah disebut memberikan subsidi elpiji setiap tahun tidak kurang dari Rp80 triliun dengan harga jual eceran elpiji 3 kilogram (kg) di agen atau penyalur sejak tahun 2007 sebesar Rp4.250 per kg. Adapun harga mengimpor dari Saudi Aramco sebesar Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per kg, yang berarti negara memberikan subsidi setidaknya Rp12 ribu per kg atau Rp36 ribu per 3 kg.
Idealnya, harga elpiji 3 kg tak lebih dari Rp16 ribu. Namun, pada kenyataannya masyarakat disebut harus membeli dengan harga yang lebih tinggi, mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung.
Masalah lainnya adalah terkadang tabung elpiji 3 kg justru hanya sekitar 2,7 kg hingga praktik pengoplosan LPG 3 kg ke tabung 12 kg yang kemudian dijual ke industri, rumah makan, hingga hotel. Ini berarti ada jumlah cukup besar mark-up biaya dan pemberian subsidi elpiji yang tidak tepat sasaran.
Saya sebagai mantan orang miskin yang dibesarkan dalam keluarga yang susah, gak rela ini terjadi, ujar Bahlil.
Saya berkomitmen untuk meluruskan ini supaya apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memastikan setiap anggaran negara yang dikeluarkan lewat APBN untuk rakyat, itu harus sampai dan tepat sasaran di tangan rakyat, kata Menteri ESDM. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
