Usulan Perubahan Sistem Pilkada, Feri Amsari Kritik Bahlil Lahadalia dan Prabowo: Jangan Mengorbankan Kedaulatan Pemilih

 

Repelita, Jakarta 15 Desember 2024 - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, mengkritik usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto.

Feri mempertanyakan usulan tersebut, yang muncul di tengah rencana evaluasi Pilkada. Ia heran bagaimana usulan pemilihan oleh DPRD sudah disimpulkan tanpa melalui evaluasi yang matang.

“Katanya Pilkada dievaluasi tapi kok sudah disimpulkan saja harus ke DPRD,” ujar Feri dalam unggahan media sosial pribadinya, @feriamsari.

Feri juga menyoroti contoh negara yang disebut Prabowo dalam menyampaikan usulan tersebut, seperti Singapura, Malaysia, dan India. Menurutnya, sistem pemerintahan negara-negara tersebut memiliki struktur yang berbeda dengan Indonesia.

“Malaysia itu sistem parlementer. Eksekutifnya bercampur dengan parlemen, jadi otomatis dipilih oleh parlemen berdasarkan mayoritas rakyat. Kalau contoh Malaysia, berarti Presiden tidak ada. Mau seperti itu? Konsep Malaysia bertentangan dengan sistem kita,” ucapnya.

Selain itu, Feri mengkritik alasan biaya tinggi sebagai salah satu pertimbangan perubahan sistem Pilkada. Ia menegaskan bahwa sistem pemilihan langsung tidak perlu diubah hanya untuk mengatasi masalah biaya.

“Soal biaya tinggi, siapa yang suka membeli semua ‘perahu’? Siapa yang sering memberikan uang politik kepada rakyat? Mengapa rakyat yang dihukum dengan kehilangan hak pilih?” tegas Feri.

Ia meminta pemerintah fokus menindak calon kepala daerah dan partai yang menggunakan praktik money politic daripada mengubah sistem Pilkada yang sudah ada.

“Kalau ingin menguasai Pemda secara penuh, katakan saja. Jangan ubah sistem hanya karena kalah dalam pertarungan politik,” pungkasnya.

Sementara itu, Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Pilkada 2024 seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Menurut Bahlil, perlu ada formulasi baru untuk menciptakan sistem politik yang efektif demi kesejahteraan rakyat dan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyambut positif usulan tersebut. Prabowo menilai sistem Pilkada saat ini terlalu boros anggaran dan tidak efisien.

“Saya melihat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien. Sekali memilih anggota DPR atau DPRD, langsung DPRD yang memilih gubernur atau bupati,” ujar Prabowo dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar.

Prabowo berharap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat mengikuti pola yang lebih efisien seperti negara-negara tetangga, demi menghindari pemborosan anggaran yang tidak perlu. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga