Repelita, Jakarta 22 Desember 2024 - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati, mengungkapkan keheranannya terhadap sikap PDIP yang kini menolak rencana kenaikan PPN 12%, padahal partai tersebut terlibat dalam panja pembuatan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
"Saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%," ujar Sara kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).
Sara menjelaskan bahwa banyak anggota DPR yang merasa heran dengan sikap PDIP yang baru-baru ini menolak kebijakan kenaikan PPN 12%. Ia mempertanyakan mengapa PDIP baru sekarang menentang hal tersebut, padahal partai itu saat itu menjabat sebagai ketua panja yang mengamanatkan kebijakan tersebut.
"Padahal mereka saat itu ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12% ini. Kalau menolak, ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" kata Sara dengan heran.
Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kebijakan kenaikan PPN 12%. Rieke berharap hal ini bisa menjadi "kado tahun baru" bagi rakyat Indonesia. Ia mengungkapkan harapannya dalam interupsi di rapat paripurna DPR pada 5 Desember 2024.
Rieke juga mendorong Presiden Prabowo untuk menerapkan sistem monitoring self-assessment dalam tata kelola perpajakan, dengan harapan pajak bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi dan strategi untuk melunasi utang negara. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok