"PPN 12 Persen Bikin Heboh, Bintang Emon Sindir Pemerintah: 'Kagak Mau Ngomong, Pada Sariawan?'"

 

Repelita, Jakarta 21 Desember 2024 - Masyarakat Indonesia tengah membicarakan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang direncanakan berlaku pada Januari 2025. Isu ini menuai perdebatan sengit di media sosial, terutama di platform X, di mana sebagian pihak mendukung kebijakan ini, sementara yang lain menentangnya.

Sebagian masyarakat mempertanyakan kenaikan tersebut, menganggapnya terlalu tinggi, mengingat perbedaan antara PPN sebelumnya yang berada di angka 10 persen. Belum adanya penjelasan resmi dari pemerintah mengenai kebijakan ini semakin memicu kebingungan dan perdebatan publik. Tidak hanya masyarakat biasa, komedian Bintang Emon pun turut memberi respons terhadap isu ini.

Dalam sebuah unggahan, Bintang Emon menyindir pemerintah yang dinilai belum memberikan penjelasan konkret mengenai kenaikan pajak ini. "Kalau ada masyarakat yang protes bentrok sama lainnya, bagus cara mainnya," sindir Bintang Emon. Ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah belum berbicara mengenai kebijakan ini, sementara isu tersebut semakin ramai diperbincangkan.

Bintang Emon mengkritik sikap pemerintah yang dinilai cenderung diam, padahal isu kenaikan PPN 12 persen sudah menjadi sorotan banyak pihak. "Maunya ngambil doang kagak mau ngomong. Kenapa emang kagak ngomong, pada sariawan?" sindirnya lagi. Dalam video unggahannya, Bintang Emon juga menunjukkan bibirnya yang sedang sariawan sebagai bentuk sindiran terhadap pemerintah yang dianggap enggan memberikan klarifikasi.

Dalam situasi yang penuh spekulasi ini, Bintang Emon menilai bahwa pemerintah seharusnya memberikan penjelasan lebih jelas agar tidak ada kebingungan lebih lanjut. “Obat sariawan gue nanti kena pajak 12%,” canda Bintang Emon. Ketidakjelasan ini pun membuat banyak pihak merasa khawatir tentang dampak kebijakan ini terhadap masyarakat.

Sementara itu, warganet juga turut memberikan respons terhadap kontroversi ini, dengan beberapa pihak menganggap bahwa pemerintah seharusnya lebih transparan dan terbuka mengenai kebijakan tersebut agar perdebatan yang terjadi tidak semakin memanas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga