PDIP soal Ide Prabowo Pilkada Dipilih DPRD: Suara Rakyat Suara Tuhan

Repelita, Jakarta 14 Desember 2024 - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih kandidat melalui pemilihan langsung. Hal ini disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, sebagai respons terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai hal utama dalam pemilu, kami di PDIP tidak akan terburu-buru," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat malam.

Deddy menegaskan bahwa prinsip "vox populi, vox dei" atau suara rakyat adalah suara Tuhan, dapat diwujudkan melalui pemilihan langsung. Menurutnya, hal ini merupakan keharusan dalam menjaga prinsip demokrasi.

Terkait biaya Pilkada yang disebut Prabowo mahal, Deddy berpendapat hal tersebut disebabkan oleh kurangnya moral dan etika dari pihak kontestan. Ia menyebut bahwa banyak pihak yang tergoda oleh kekuasaan hingga melanggar peraturan dan undang-undang.

"Itu yang membuat biaya mahal. Jangan hanya menyalahkan rakyat untuk biaya yang tinggi. Karena pihak yang menaburkan uang biasanya datang dari elite politik itu sendiri," katanya.

Meski begitu, Deddy menyatakan bahwa PDIP tidak akan terburu-buru menentukan sikap terkait usulan Prabowo. PDIP akan menyampaikan pendapat resmi setelah ada usulan revisi UU Pilkada yang diajukan secara formal.

Selain itu, Deddy juga ingin memastikan apakah usulan Prabowo benar-benar dapat direalisasikan. Menurutnya, proses ini membutuhkan waktu dan pertimbangan matang.

"Sistem ini memerlukan proses yang panjang. Saya meminta semua pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil alih kedaulatan yang menjadi milik rakyat," tuturnya.

Deddy juga menyerukan agar partai politik lebih bijaksana dalam kontestasi, sehingga praktik politik tidak jatuh kepada jalan pintas seperti politik uang.

Sebelumnya, dalam pidatonya saat HUT ke-60 Partai Golkar, Prabowo mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo melihat bahwa sistem ini lebih efisien dan hemat biaya seperti yang berlaku di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.

"Saya melihat negara-negara seperti Malaysia, Singapura, India, mereka hanya memilih anggota DPRD, lalu DPRD yang memilih gubernur dan bupati. Itu jauh lebih hemat anggaran," ujarnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga