Ramai-ramai Respons Prabowo soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Sejumlah kalangan dan mayoritas partai politik menyambut baik wacana Prabowo mengevaluasi sistem Pilkada langsung karena menguras ongkos politik dan tak efisien

Repelita, Jakarta 14 Desember 2024 - Sejumlah partai politik, pemerintah, hingga KPU merespons wacana Presiden Prabowo Subianto tentang pengusulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mayoritas partai politik menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut, mengingat Pilkada langsung dianggap memiliki biaya yang sangat tinggi.

Wacana ini muncul setelah Prabowo menilai sistem Pilkada melalui DPRD lebih efisien. Ia mengacu pada negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang memiliki sistem serupa. "Saya melihat negara-negara tetangga kita efisien, sekali memilih anggota DPRD, maka DPRD yang memilih gubernur dan bupati," kata Prabowo dalam pidatonya saat puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul.

Respons Berbagai Pihak Terkait Wacana Prabowo

PDIP Harap Pemerintah Tidak Terburu-Buru
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam menindaklanjuti usulan Prabowo. Menurut Ganjar, diskusi mendalam dengan semua pemangku kepentingan penting dilakukan untuk mengkaji semua aspek dari wacana ini. Ganjar juga menyinggung pengalaman pemilihan melalui DPRD yang sering kali memunculkan masalah jual beli dukungan, sehingga tidak merepresentasikan kehendak rakyat.

PKS Setuju, Kritisi Pilkada Langsung
Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul Sembiring, menyatakan dukungan terhadap usulan Prabowo. Menurutnya, sistem Pilkada langsung terlalu mahal dan dapat memecah masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

PKB Dukung Wacana, Anggaran untuk Kebutuhan Rakyat
Ketua Harian DPP PKB, Ais Syafiah Ashar, juga mendukung usulan Prabowo. Ais mengatakan partainya sudah lama mendorong agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurutnya, gubernur seharusnya lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan bukan sebagai kepala eksekutif daerah yang memiliki otonomi penuh. Anggaran untuk Pilkada, menurut Ais, seharusnya dapat dialihkan untuk pembangunan daerah dan program yang lebih bermanfaat bagi rakyat.

NasDem Setuju, Fokus ke Bupati dan Wali Kota
Ketua DPP NasDem, Irma Chaniago, menyebut dukungan terhadap usulan agar gubernur tidak lagi dipilih secara langsung. Ia berpendapat bahwa gubernur hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, sedangkan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh masyarakat.

Menkum Sebut Pemilihan Tidak Harus Melalui Pilkada Langsung
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak harus dilakukan melalui Pilkada langsung. Menurutnya, undang-undang hanya memerlukan pemilihan secara demokratis, yang tidak berarti harus dilakukan melalui metode Pilkada langsung.

KPU Dorong Evaluasi Sistem Pilkada
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, memandang wacana Prabowo sebagai peluang untuk mengevaluasi sistem Pilkada yang ada saat ini. Menurutnya, diskusi tentang idealnya Pilkada, usulan pemilihan melalui DPRD, dan berbagai refleksi partisipasi masyarakat perlu dilakukan agar hasil evaluasi dapat membantu perbaikan sistem pemilihan yang lebih baik di masa mendatang.

Mahfud MD Apresiasi Usulan, Evaluasi Biaya dan Masalah
Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, mengapresiasi usulan Prabowo. Mahfud menganggap penting untuk mengevaluasi sistem Pilkada saat ini, yang tidak hanya mahal tetapi juga penuh masalah. Mahfud mengungkapkan pengalaman ketika era SBY pernah mengeluarkan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD, tetapi kemudian dibatalkan melalui Perppu hanya dalam hitungan hari karena pertimbangan politik.(*)