PDIP Respons KPK Cegah Yasonna ke Luar Negeri: Alasan Tak Jelas

Repelita, Jakarta - Juru Bicara PDIP Guntur Romli menanggapi keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencegah mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bepergian ke luar negeri. Guntur menyatakan alasan pencegahan tersebut tidak jelas.

"Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas," ungkap Guntur. Ia menyebut langkah ini semakin memperkuat dugaan bahwa KPK sedang melakukan kriminalisasi terhadap pengurus PDIP.

Guntur juga menyebut bahwa KPK seakan mencari alasan untuk menjerat pengurus PDIP, seperti yang terjadi pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku. Ia mempertanyakan apakah KPK sedang mendapat "orderan" untuk menyerang PDIP.

Menurutnya, KPK seharusnya lebih fokus mengusut kasus-kasus besar yang merugikan negara, seperti Blok Medan atau laporan dugaan korupsi keluarga Presiden Jokowi, yang belum mendapat perhatian yang sama.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa pencegahan terhadap Yasonna Laoly dan Hasto Kristiyanto dilakukan pada Selasa (24/12) lalu. Tessa menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mempermudah proses penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP, Harun Masiku.

Keputusan pencegahan ini berlaku selama enam bulan dan bertujuan agar kedua pihak dapat diperiksa lebih lanjut dalam proses penyidikan.

Yasonna Laoly sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu (18/12), di mana ia mengaku ditanya oleh penyidik KPK terkait surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) mengenai PAW Harun Masiku.(*) 

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga