"Panas! Polemik Lukisan Yos Suprapto, Hersubeno: Bisa Jadi Catatan Buruk Pemerintahan Prabowo!"

 

Repelita, Jakarta 22 Desember 2024 - Pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional menuai kontroversi setelah beberapa karyanya dilarang dipamerkan. Peristiwa ini memicu pertanyaan publik terkait kebebasan berekspresi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Yos Suprapto sendiri tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum agar masyarakat dapat mengakses karyanya.

Jurnalis senior Hersubeno Arief mengkritik langkah ini dan memperingatkan bahwa hal tersebut bisa menjadi catatan buruk bagi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, kontroversi ini mengindikasikan adanya kebijakan yang tidak mendukung kebebasan berekspresi, yang seharusnya dihormati dalam sebuah negara demokrasi.

“Pemerintah seharusnya lebih terbuka terhadap kritik, termasuk melalui seni, untuk menjaga citra demokrasi yang dijanjikan. Jika tidak, ini bisa mencoreng pemerintahannya Pak Prabowo,” ujarnya.

Beberapa lukisan Yos Suprapto yang ditolak menampilkan simbol-simbol kuat, seperti seorang raja Jawa di singgasana, simbol mata satu, dan elemen-elemen lain yang dianggap mengkritik situasi politik dan sosial terkini. Salah satu lukisan menggambarkan sosok yang mirip Presiden Jokowi dengan atribut kekuasaan, sementara lukisan lain memperlihatkan adegan yang dinilai vulgar, menggambarkan seorang raja Jawa dalam pesta dengan seorang wanita telanjang yang memiliki latar belakang kritik terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kurator pameran sebelumnya menyatakan bahwa lukisan-lukisan tersebut tidak sesuai dengan tema "kedaulatan pangan" yang telah disepakati. Namun, Yos Suprapto berpendapat bahwa kritik terhadap kebijakan penguasa tidak bisa dipisahkan dari narasi besar tema tersebut. Ketidaksepakatan ini berujung pada pengunduran diri kurator dan pembatalan pameran.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa keputusan untuk menurunkan lukisan diambil oleh kurator, meski langkah tersebut dianggap dapat mencoreng citra pemerintah. Yos Suprapto, bersama tim hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berencana untuk menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan.

Hersubeno Arief menegaskan bahwa jika langkah ini dianggap sebagai tindakan otoriter terhadap seni dan kritik, maka hal ini akan semakin membebani pemerintahan Prabowo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga