Kemenperin Abaikan Imbauan Hemat Anggaran Presiden Prabowo?

Repelita, Jakarta 14 Desember 2024 - Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi perjalanan luar negeri demi penghematan anggaran tampaknya belum sepenuhnya dipatuhi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita beserta pejabat Kemenperin melakukan kunjungan ke Turki pada akhir November lalu dalam rangka Halal Expo 2024. Padahal, sebelumnya Presiden Prabowo telah mengimbau semua kementerian dan lembaga untuk membatasi perjalanan luar negeri demi efisiensi anggaran negara.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menyarankan agar Presiden Prabowo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) sebagai bentuk regulasi yang mengikat.

"Presiden bisa membuat aturan tertulis agar instruksinya benar-benar dipatuhi oleh semua jajaran kementerian dan lembaga," ujar Iskandar.

Iskandar menjelaskan bahwa regulasi formal lebih efektif dibandingkan hanya sekadar imbauan. Dengan adanya aturan, sistem reward dan punishment dapat diterapkan, sehingga konsekuensi bagi mereka yang melanggar dapat ditegakkan secara jelas.

Iskandar juga menyebut bahwa agenda kunjungan ke Turki mungkin sudah direncanakan jauh sebelumnya. Namun, hal ini tetap menunjukkan kepatuhan dan moralitas para pejabat kepada pemimpin mereka.

"Kita melihat persoalannya pada itikad baik. Ketika sudah ada instruksi dari Presiden, apakah mereka tetap mematuhinya? Itu menunjukkan pentingnya regulasi untuk memperkuat instruksi tersebut," ujarnya.

Kunjungan ke Turki dihadiri oleh sembilan pejabat Kemenperin, termasuk Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto dan Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Nila Kumalasari.

Dalam pidatonya di Kupang pada Rabu (4/12/2024), Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penghematan perjalanan luar negeri untuk mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih produktif.

"Dengan mengurangi separuh anggaran perjalanan luar negeri, kita bisa menghemat sekitar Rp 15 triliun dalam lima tahun. Dana ini dapat digunakan untuk membangun bendungan, irigasi, sekolah, atau program makan bergizi gratis," kata Prabowo.

Presiden juga menyebut penghematan anggaran sebesar Rp 47,8 triliun selama lima tahun dapat berdampak signifikan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kasus Kemenperin ini menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo untuk memastikan semua jajaran pemerintahannya mematuhi kebijakan penghematan anggaran yang telah ditetapkan.

Keputusan Presiden dalam bentuk regulasi resmi diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk menjaga kedisiplinan kementerian dan lembaga dalam penggunaan anggaran negara. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga