Repelita, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra di DPR mengungkap adanya dugaan upaya untuk menjebak Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Elnino Mohi, menyatakan bahwa PPN 12 persen sebelumnya diusulkan oleh fraksi PDIP ketika mereka berkuasa. Namun, saat Prabowo menjadi Presiden, kebijakan tersebut disalahkan dan dianggap menjadi tanggung jawab Presiden Prabowo yang wajib melaksanakan undang-undang.
"PPN 12 persen itu diusulkan oleh fraksi itu (PDIP) ketika mereka berkuasa. Tapi ketika Prabowo jadi Presiden RI, mereka menyalahkan Presiden Prabowo yang wajib melaksanakan undang-undang. Ini kan jebakan," ujar Elnino dalam keterangannya, Rabu, 25 Desember 2024.
Elnino menilai situasi ini sebagai bentuk dari prinsip "kau yang memulai kau yang mengakhiri". Ia menjelaskan bahwa PDIP saat ini berusaha mencari simpati rakyat, meskipun merekalah yang mengusulkan kenaikan PPN 12 persen.
Menurutnya, PDIP seharusnya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo karena berani bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang diusulkan oleh DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk oleh PDIP saat itu. Ia menambahkan bahwa ketua panitia kerja (panja) yang mengusulkan kenaikan PPN 12 persen adalah kader PDIP.
Elnino menegaskan bahwa sikap PDIP yang kini menentang kebijakan kenaikan PPN tersebut tidak pantas ditampilkan kepada publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
