Jakarta, 3 Desember 2024 - Isu politik kembali memanas terkait penggalangan dukungan untuk mengambil alih kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) dari tangan Jusuf Kalla.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti fenomena ini sebagai potensi politisasi lembaga kemanusiaan. Rocky mengungkapkan bahwa beredar kabar mengenai pertemuan yang diinisiasi oleh kelompok bernama Komite Donor Darah Indonesia. Kelompok ini mengumpulkan sejumlah pimpinan daerah PMI di Jakarta untuk mendukung Agung Laksono sebagai Ketua PMI menggantikan Jusuf Kalla.
"Ini mengagetkan, karena Komite Donor Darah Indonesia ini kita tidak pernah dengar namanya sebelumnya. Namun, kini mereka muncul untuk menggalang dukungan politis dalam Munas PMI," ujar Rocky.
PMI, sebagai organisasi kemanusiaan bagian dari Palang Merah Internasional, berfungsi memberikan layanan kemanusiaan, seperti penyediaan darah dan bantuan bencana. Posisi ketua PMI dianggap bukan sekadar jabatan, tetapi juga simbol kemuliaan dalam pelayanan masyarakat.
Rocky menegaskan, lembaga seperti PMI harus bebas dari kepentingan politik. "PMI adalah lembaga kemanusiaan yang bertujuan menolong tanpa pamrih. Jika lembaga ini dipolitisasi, maka nilai-nilai kemanusiaan itu terancam," jelasnya.
Ia menilai, kepemimpinan Jusuf Kalla selama ini berhasil menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan PMI. Jusuf Kalla, yang telah menjabat dua kali sebagai Wakil Presiden RI, dianggap telah menyelesaikan ambisi politiknya dan kini fokus pada pengabdian di bidang kemanusiaan.
Rocky menyebut, isu penggantian Jusuf Kalla dengan Agung Laksono mencerminkan adanya kepentingan politik. Surat yang beredar terkait Munas PMI menunjukkan arah dukungan kepada Agung Laksono, yang juga tokoh senior Golkar. "Ada yang melihat PMI sebagai batu loncatan untuk meningkatkan pengaruh politik. Munas ini dirancang seperti arena politik dengan mobilisasi dukungan, bahkan kabarnya melibatkan praktik amplop," kata Rocky.
Ia juga menduga, Jusuf Kalla menjadi target karena pengaruhnya yang besar. Sebagai tokoh yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi, posisi Kalla di PMI dianggap strategis, terutama dalam membangun citra kemanusiaan yang kuat.
"Pak Jusuf Kalla tidak membutuhkan PMI untuk mencari uang atau kekuasaan. Beliau sudah sangat kaya dan berpengaruh. Tapi kritiknya terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait keadilan sosial, mungkin membuatnya menjadi sasaran," kata Rocky.
Rocky mengingatkan publik tentang sejarah Palang Merah yang didirikan oleh Henry Dunant pada abad ke-19. Filosofi dasar ini menekankan bahwa organisasi seperti PMI harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya.
"PMI adalah simbol persaudaraan antar manusia. Mereka yang memimpin harus memahami nilai ini, bukan sekadar menjadikannya alat politik," imbuhnya.
Isu ini memicu berbagai reaksi. Banyak yang berharap Munas PMI dapat berlangsung jujur dan independen, tanpa intervensi politik. Para pendukung Jusuf Kalla menganggap kepemimpinannya layak dilanjutkan untuk menjaga integritas PMI.
"Munas seharusnya memilih pemimpin yang memiliki intensi kuat untuk melayani sesama, bukan mereka yang memiliki agenda politik," ujar Rocky. Ia mengajak masyarakat untuk tetap mendukung nilai-nilai kemanusiaan PMI dan menjauhkan lembaga tersebut dari tarik-menarik kepentingan politik.
Politisasi organisasi ini, jika benar terjadi, akan mencederai nilai-nilai luhur yang dijunjung PMI. (*)
Editor: Elok WA R-ID
