Repelita, Jakarta 20 Desember 2024 - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 terus menuai kritikan. Salah satu yang turut mengkritisi kebijakan ini adalah pengamat politik, Said Didu.
Ia menyindir bahwa duet antara Mulyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi aktor di balik kebijakan pajak yang memberatkan masyarakat tersebut.
Said Didu mengungkapkan pendapatnya melalui akun media sosial X, dengan menyebut pasangan Mulyono dan Mulyani sebagai "duet maut" yang turut bertanggung jawab atas kebijakan ini.
Ia menilai bahwa Mulyono yang mendorong kenaikan utang negara, sementara Sri Mulyani dengan kebijakan pajak untuk menutupi utang tersebut, justru memeras rakyat.
“Duet maut Mulyono-Mulyani. Mulyono minta naikkan utang. Mulyani memeras rakyat dengan kenaikan pajak untuk bayar utang Mulyono,” tulis Said Didu dalam cuitannya.
Kritik terhadap kebijakan PPN ini juga memicu berbagai reaksi dari netizen. Beberapa warganet menilai kebijakan tersebut semakin mempersulit rakyat kecil dan kelas menengah, sementara para koruptor terus bebas menikmati kekayaan yang mereka curi dari utang negara.
"Duet maut antara Raja utang dengan raja pajak. Hasilnya, rakyat kecil makin susah, kelas menengah turun kasta. Lalu mereka bilang Indonesia jelang menjadi negara maju," cuit @wansrosadi.
Sejumlah netizen lainnya juga menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan tersebut, yang dianggap semakin menambah beban ekonomi masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok